Ketua Partai Buruh Jawa Tengah, Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Tengah, dan Penggerak Aliansi Buruh Jawa Tengah
Profil berdasarkan dokumen kelembagaan, pemberitaan media, dan sumber terbuka. Pemutakhiran: 5 November 2026.
1. Identitas dan gambaran umum
Aulia Hakim, S.H. merupakan salah satu tokoh gerakan buruh di Jawa Tengah yang memiliki peran dalam organisasi serikat pekerja maupun politik elektoral. Namanya dikenal sebagai Ketua Komite Eksekutif (Executive Committee/Exco) Partai Buruh Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, serta figur yang aktif dalam koordinasi Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT).
Dalam aktivitas publiknya, Aulia dikenal sebagai salah satu juru bicara aspirasi pekerja di Jawa Tengah. Ia kerap menyampaikan tuntutan mengenai peningkatan upah minimum, penghapusan sistem kerja outsourcing, perlindungan pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK), penguatan jaminan sosial, serta penolakan terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum memberikan perlindungan memadai bagi buruh.
Keistimewaan posisi Aulia terletak pada keterlibatannya dalam dua ranah perjuangan yang saling berkaitan, yaitu gerakan serikat pekerja dan politik kepartaian. Melalui FSPMI dan KSPI, ia terlibat dalam pengorganisasian serta advokasi kepentingan pekerja. Sementara melalui Partai Buruh, ia mendorong agar kepentingan kaum pekerja memperoleh representasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara.
Keterlibatan tersebut mencerminkan pendekatan yang memandang perjuangan buruh tidak cukup dilakukan melalui demonstrasi dan perundingan hubungan industrial, tetapi juga membutuhkan instrumen politik untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja.
Berdasarkan sumber kelembagaan dan pemberitaan yang tersedia, nama lengkap dan gelar yang dapat dipastikan adalah Aulia Hakim, S.H. Informasi mengenai tanggal dan tempat lahir, usia, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, riwayat pekerjaan sebelum aktif dalam gerakan buruh, serta latar belakang keluarga belum ditemukan secara memadai dalam sumber terbuka. Oleh karena itu, data pribadi tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.
2. Latar belakang dan perjalanan dalam gerakan buruh
Perjalanan organisasi Aulia Hakim berkaitan erat dengan perkembangan gerakan serikat pekerja di Jawa Tengah, khususnya jaringan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
FSPMI merupakan salah satu federasi serikat pekerja yang memiliki basis anggota pada sektor industri manufaktur, metal, otomotif, komponen, dan sektor terkait. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak pekerja melalui pengorganisasian anggota, perundingan hubungan industrial, advokasi hukum, pendidikan serikat pekerja, serta mobilisasi aksi ketika terdapat kebijakan atau persoalan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.
Dalam struktur gerakan buruh, FSPMI merupakan salah satu federasi yang tergabung dalam KSPI. KSPI sendiri menjadi wadah konfederasi yang menghimpun sejumlah federasi serikat pekerja dan memperjuangkan kepentingan pekerja dalam skala nasional maupun daerah.
Aulia tercatat memiliki keterlibatan dalam struktur KSPI Jawa Tengah. Kajian akademik Universitas Diponegoro mengenai organisasi buruh di Jawa Tengah mencatat Aulia Hakim, S.H. sebagai Ketua Perwakilan Daerah KSPI Jawa Tengah dengan afiliasi FSPMI. Kajian tersebut juga mencatat keberadaan sejumlah federasi lain dalam jaringan KSPI Jawa Tengah, antara lain Federasi Serikat Pekerja Nasional (FSPN), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi, serta Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia.
Keterlibatan Aulia dalam gerakan serikat pekerja kemudian berkembang ke ranah politik. Ia menjadi salah satu tokoh yang mendorong pembentukan dan penguatan Partai Buruh di Jawa Tengah sebagai wadah politik yang dapat memperjuangkan kepentingan pekerja melalui parlemen dan proses legislasi.
Dengan latar tersebut, Aulia dapat dipahami sebagai figur yang menggabungkan peran aktivis serikat pekerja, organisator gerakan buruh, dan pimpinan partai politik di tingkat provinsi.
3. Afiliasi organisasi dan jabatan kelembagaan
A. Partai Buruh Exco Provinsi Jawa Tengah
Aulia Hakim tercatat sebagai Ketua Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh Provinsi Jawa Tengah. Data resmi Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan KPU mencantumkan nama Aulia Hakim sebagai Ketua, Ahmad Zainudin sebagai Sekretaris, dan Ika Sulistyowati sebagai Bendahara.
Kepengurusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh Nomor 13.1/EXCO-PROV/PB/III/2023 tanggal 3 April 2023. Dokumen keputusan menyebutkan masa kepengurusan periode 2021–2026.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Exco Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia menjalankan sejumlah peran, antara lain:
- Mengonsolidasikan struktur Partai Buruh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Membangun komunikasi dengan kelompok buruh dan elemen masyarakat lainnya.
- Menyiapkan organisasi menghadapi tahapan Pemilu 2024.
- Mendorong pencalonan kader partai dalam pemilihan legislatif.
- Mengembangkan komunikasi politik dengan organisasi masyarakat dan kelompok pekerja.
- Memperjuangkan aspirasi buruh melalui jalur politik dan kebijakan publik.
Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal di tingkat nasional dibangun kembali oleh elemen-elemen gerakan buruh pada 5 Oktober 2021. Kebangkitan kembali partai ini berkaitan dengan respons terhadap perkembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dipandang oleh sejumlah organisasi buruh mengurangi perlindungan pekerja.
Pada 25 Mei 2022, Aulia Hakim bersama Ahmad Zainudin mendaftarkan Partai Buruh Exco Provinsi Jawa Tengah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Pada 28 Mei 2022, Partai Buruh memublikasikan bahwa kepengurusan provinsi tersebut telah resmi terdaftar di Kesbangpol Jawa Tengah.
Dalam konteks kelembagaan, terdapat catatan bahwa masa kepengurusan Exco yang tercantum dalam keputusan tahun 2023 adalah 2021–2026. Karena profil ini disusun pada November 2026, status jabatan Aulia sebagai Ketua Partai Buruh setelah berakhirnya periode tersebut perlu dikonfirmasi melalui SK kepengurusan terbaru. Data KPU yang berhasil ditelusuri masih menampilkan susunan kepengurusan berdasarkan keputusan tahun 2023.
B. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah
Selain Partai Buruh, Aulia merupakan Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah. Jabatan ini disebut secara konsisten dalam pemberitaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan media lokal, termasuk pemberitaan tahun 2025 dan 2026.
FSPMI menjadi basis penting dalam aktivitas Aulia karena organisasi tersebut memiliki jaringan pekerja pada sejumlah sektor industri. Perjuangan FSPMI mencakup persoalan upah, kepastian kerja, perlindungan dari PHK, penghapusan outsourcing, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta penguatan posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial.
Dalam kapasitas sebagai Ketua DPW FSPMI, Aulia terlibat dalam konsolidasi anggota di sejumlah wilayah industri Jawa Tengah, termasuk Semarang, Kendal, Jepara, Cilacap, dan Karanganyar. Ia juga aktif menyampaikan sikap organisasi dalam berbagai aksi dan audiensi dengan pemerintah daerah maupun DPRD.
C. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah
Aulia juga memiliki keterkaitan kelembagaan dengan KSPI Jawa Tengah. KSPI merupakan konfederasi yang menghimpun sejumlah federasi serikat pekerja untuk memperjuangkan kepentingan buruh dalam skala lebih luas.
Dalam berbagai pemberitaan, Aulia disebut sebagai Sekretaris KSPI Jawa Tengah pada 2022–2023 dan kemudian disebut sebagai Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Tengah. Sementara kajian akademik UNDIP mencatatnya sebagai Ketua Perwakilan Daerah KSPI Jawa Tengah untuk periode yang diteliti.
Perbedaan penyebutan jabatan tersebut perlu dibaca berdasarkan waktu dan konteks organisasi. Untuk penulisan jabatan resmi pada dokumen kelembagaan, perlu dilakukan konfirmasi terhadap SK KSPI dan FSPMI yang terbaru.
D. Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT)
Aulia merupakan salah satu figur koordinatif dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah atau ABJaT. Dalam pemberitaan, ia disebut sebagai Koordinator Jaringan ABJaT dan pada kesempatan lain sebagai Sekretaris ABJaT.
ABJaT merupakan wadah komunikasi dan konsolidasi berbagai unsur serikat pekerja di Jawa Tengah. Aliansi ini berfungsi mempertemukan organisasi-organisasi buruh untuk menyampaikan tuntutan bersama, mengoordinasikan aksi, serta membangun komunikasi dengan pemerintah dan DPRD.
Beberapa federasi dan organisasi yang pernah disebut dalam kegiatan ABJaT antara lain FSPMI, FSP KEP KSPI, FSP Farmasi dan Kesehatan Reformasi, FSP ASPEK Indonesia, FSPIP, serta Semar Grobogan. Komposisi tersebut merujuk pada keterlibatan dalam kegiatan tertentu, bukan daftar keanggotaan permanen yang telah diverifikasi.
Melalui ABJaT, Aulia memiliki ruang koordinasi yang lebih luas dibandingkan basis organisasi FSPMI. Ia dapat mempertemukan aspirasi pekerja dari berbagai sektor dan memperkuat posisi tawar gerakan buruh ketika berhadapan dengan pemerintah daerah.
4. Perjalanan politik dan penguatan Partai Buruh di Jawa Tengah
Keterlibatan Aulia dalam Partai Buruh menunjukkan strategi perjuangan yang menghubungkan gerakan serikat pekerja dengan politik elektoral.
Dalam pandangannya, buruh tidak cukup hanya menjadi kelompok yang menyampaikan tuntutan di jalan, tetapi perlu memiliki instrumen politik untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan negara. Pemikiran tersebut pernah disampaikan Aulia ketika menghadiri pembahasan persoalan ketenagakerjaan bersama DPRD Jawa Tengah.
Dalam pemberitaan DPRD Jawa Tengah, Aulia menyampaikan bahwa buruh kini memiliki alat perjuangan politik melalui Partai Buruh sehingga perjuangan mereka tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi, tetapi juga melalui upaya memperoleh representasi di parlemen.
Pada masa persiapan Pemilu 2024, Aulia mengembangkan strategi perluasan basis Partai Buruh. Ia menyadari bahwa Jawa Tengah tidak seluruhnya merupakan wilayah industri manufaktur. Oleh karena itu, penguatan partai tidak hanya diarahkan pada pekerja pabrik, tetapi juga kepada petani, nelayan, pekerja informal, serta kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap keadilan ekonomi.
Pada Desember 2023, Aulia menjelaskan strategi kampanye yang dikenal dengan istilah Salam Satu Pabrik (SASAPA). Strategi tersebut dilakukan dengan mendatangi basis-basis industri untuk membangun komunikasi langsung dengan pekerja dan memperkenalkan Partai Buruh. Daerah yang disebut menjadi sasaran kegiatan antara lain Kota Semarang, Jepara, Kendal, Cilacap, dan Karanganyar.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia juga menjelaskan tiga misi Partai Buruh, yaitu memperjuangkan kesetaraan hak sipil dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan negara; mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata; serta mengedepankan tanggung jawab publik.
Pada Februari 2024, menjelang Pemilu, Aulia menyampaikan bahwa Partai Buruh Jawa Tengah menargetkan perolehan lima hingga enam kursi DPR RI. Ia juga menyampaikan klaim hasil survei internal yang disebut mencapai 4,78 persen di kantong-kantong buruh. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan oleh Aulia dan tidak boleh diperlakukan sebagai hasil survei independen atau hasil resmi Pemilu.
Dalam pemberitaan yang sama, Aulia menyampaikan adanya upaya memperluas basis dukungan melalui komunikasi dengan kelompok masyarakat di Wonogiri, Karanganyar, dan Purworejo. Ia menyebut adanya kelompok dari lingkungan pesantren dan masyarakat yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan partai lain yang kemudian bergabung atau mendukung Partai Buruh. Informasi tersebut merupakan keterangan politik dari Aulia dan perlu dibedakan dari data keanggotaan yang telah diverifikasi.
Dalam proses Pemilu 2024, Partai Buruh Jawa Tengah juga menghadapi persoalan kesiapan struktur dan pencalonan di sejumlah daerah. Pada Februari 2024, Aulia menjelaskan bahwa tidak semua kabupaten/kota memiliki calon legislatif maupun struktur pencalonan yang memadai. Ia menyebut Banjarnegara, Purbalingga, dan Pati sebagai daerah yang tidak memiliki calon sesuai ketentuan yang diperlukan, sedangkan Partai Buruh disebut memiliki kepengurusan di 28 dari 35 kabupaten/kota.
Hal tersebut memperlihatkan tantangan Partai Buruh dalam membangun organisasi politik yang merata di wilayah Jawa Tengah, terutama karena basis pekerja tidak hanya berada di kawasan industri besar.
5. Rekam jejak aksi dan aktivitas advokasi buruh
A. Aksi May Day dan penolakan UU Cipta Kerja (2022)
Pada 14 Mei 2022, Aulia terlibat dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Aksi tersebut diikuti oleh unsur KSPI, FSPMI, dan anggota Partai Buruh di Jawa Tengah.
Dalam kegiatan itu, Aulia yang saat itu disebut sebagai Sekretaris KSPI Jawa Tengah menyampaikan 19 tuntutan buruh. Isu yang disampaikan antara lain penolakan terhadap UU Cipta Kerja, penolakan upah murah, penghapusan outsourcing, penolakan kenaikan pajak yang dianggap membebani pekerja, penguatan jaminan sosial, perlindungan pekerja rumah tangga, serta penghentian kriminalisasi petani.
Aksi tersebut juga membawa tuntutan mengenai kedaulatan pangan dan reforma agraria, pendidikan murah, perlindungan pekerja migran, serta penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190.
Kegiatan ini memperlihatkan bahwa orientasi gerakan Aulia sejak awal tidak hanya terfokus pada persoalan upah pekerja industri, tetapi juga menyentuh isu sosial yang lebih luas, seperti perlindungan kelompok rentan dan kesejahteraan masyarakat.
B. Aksi penolakan Perppu Cipta Kerja dan tuntutan perda ketenagakerjaan (Februari 2023)
Pada 6 Februari 2023, Partai Buruh Jawa Tengah bersama KSPI dan FSPMI merencanakan aksi demonstrasi di Balai Kota Semarang dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Aulia Hakim, yang saat itu disebut sebagai Sekretaris KSPI sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Jawa Tengah, menjelaskan bahwa aksi tersebut membawa empat tuntutan utama, yakni penolakan terhadap substansi Perppu Cipta Kerja, penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan, pembentukan Perda Ketenagakerjaan yang adil dan melindungi buruh, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) di perusahaan.
Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya gerakan buruh untuk mendorong pemerintah daerah memiliki regulasi ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kondisi pekerja di Jawa Tengah.
C. Kampanye Salam Satu Pabrik (SASAPA) dan konsolidasi Pemilu 2024
Pada 2023, Aulia mengembangkan pendekatan politik melalui kegiatan SASAPA atau Salam Satu Pabrik. Pendekatan ini dilakukan dengan mendatangi basis pekerja di kawasan industri untuk membangun komunikasi politik secara langsung.
Daerah yang menjadi perhatian antara lain Semarang, Jepara, Kendal, Cilacap, dan Karanganyar. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkenalkan Partai Buruh kepada pekerja sekaligus memperkuat dukungan politik di lingkungan industri.
Dalam konteks organisasi, SASAPA memperlihatkan upaya mengubah basis sosial serikat pekerja menjadi basis dukungan politik Partai Buruh. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Aulia memandang keberhasilan Partai Buruh sangat bergantung pada kemampuan membangun hubungan langsung dengan pekerja, bukan hanya mengandalkan popularitas partai di media.
D. Pengawalan upah minimum dan UMSK (Desember 2024)
Pada 18 Desember 2024, Aulia terlibat dalam aksi Aliansi Buruh Jawa Tengah di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi tersebut diikuti lebih dari 2.000 buruh dari berbagai serikat pekerja.
Tuntutan utama aksi adalah agar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dilakukan sesuai ketentuan hukum dan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota. Aulia menyampaikan bahwa buruh menghendaki agar Pj Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu tidak mengubah rekomendasi upah sektoral yang telah disampaikan daerah tanpa dasar yang sesuai.
Ia juga menyoroti rendahnya upah buruh di sejumlah kabupaten/kota dibandingkan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Aulia menyampaikan bahwa apabila penetapan upah sektoral tidak sesuai dengan ketentuan, pihaknya membuka kemungkinan menempuh gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
E. Sikap politik terhadap ambang batas pencalonan dan parlemen (2024–2025)
Pada 23 Agustus 2024, Aulia menyampaikan pandangan Partai Buruh Jawa Tengah mengenai persoalan ambang batas pencalonan kepala daerah atau presidential threshold dan local election threshold dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Ia menilai bahwa aturan ambang batas dapat membatasi hak politik partai yang memiliki konstituen, tetapi belum memiliki jumlah kursi yang mencukupi untuk mengusung calon sendiri. Menurutnya, sistem politik perlu memberikan ruang yang lebih adil bagi partai-partai kecil agar dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik.
Pada 5 Januari 2025, Aulia juga menyampaikan rencana Partai Buruh untuk memperjuangkan penghapusan atau perubahan parliamentary threshold. Ia berpendapat bahwa ambang batas parlemen perlu ditinjau ulang agar suara pemilih partai kecil tidak kehilangan representasi di DPR RI.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan Aulia tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh persoalan sistem kepemiluan, keterwakilan politik, dan demokratisasi.
F. Aksi May Day dan penolakan keterlibatan dalam kericuhan (Mei 2025)
Pada 1 Mei 2025, Aulia terlibat dalam rangkaian aksi May Day di Semarang. Ia disebut sebagai Koordinator Jaringan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) dan menyampaikan sembilan tuntutan yang diberi nama Nawa Prarthana.
Tuntutan yang dibawa antara lain penolakan terhadap outsourcing, penghentian PHK sepihak, perlindungan pekerja melalui pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, pembatasan diskriminasi usia dalam perekrutan tenaga kerja, serta penolakan kriminalisasi terhadap aktivis buruh.
Pada hari yang sama terjadi kericuhan di kawasan Gubernuran Semarang. Aulia menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan ABJaT dan unsur serikat pekerja berlangsung damai serta menyayangkan terjadinya kericuhan. Ia menjelaskan bahwa kelompok massa berbaju hitam yang muncul kemudian tidak bergabung dalam aksi buruh yang dikoordinasikan ABJaT.
Dalam konferensi pers pada 2 Mei 2025, Aulia kembali menegaskan bahwa aliansi buruh yang dikoordinasikan ABJaT tidak terlibat dalam kericuhan tersebut. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya membedakan kelompok buruh yang menyelenggarakan aksi dengan kelompok lain yang hadir di lokasi yang sama
G. Audiensi dan penyampaian aspirasi kepada Gubernur (Mei 2025)
Pada 1 Mei 2025, perwakilan buruh mengikuti audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam kesempatan tersebut, Aulia menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program pemerintah provinsi, khususnya pendirian Koperasi Buruh di Kawasan Industri Wijayakusuma.
Menurut Aulia, koperasi tersebut dapat menjadi model penguatan ekonomi buruh karena menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah melalui rantai distribusi yang lebih pendek dan pengelolaan yang melibatkan pekerja.
Meski memberikan apresiasi, Aulia tetap menyampaikan sejumlah tuntutan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah, seperti penolakan outsourcing, penghentian PHK sepihak, pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, pembatasan usia perekrutan, serta penolakan kriminalisasi aktivis buruh.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Aulia dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menguntungkan pekerja, sekaligus tetap mempertahankan sikap kritis terhadap kebijakan lain yang dianggap belum memenuhi tuntutan buruh.
H. Aksi nasional dan tuntutan penegakan hukum (Agustus 2025)
Pada 28 Agustus 2025, Aulia tampil sebagai Koordinator Jaringan ABJaT sekaligus Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Tengah dalam aksi serentak nasional di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Aksi tersebut melibatkan FSPMI, FSP KEP KSPI, FSP Farmasi dan Kesehatan Reformasi, FSP ASPEK Indonesia, FSPIP, dan Semar Grobogan, yang berkolaborasi dengan Partai Buruh.
Dalam orasinya, Aulia menyampaikan sejumlah tuntutan nasional terkait penegakan hukum dan kebijakan ketenagakerjaan. Salah satu isu yang diangkat adalah desakan agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Ia juga menyampaikan kritik terhadap kinerja kementerian yang menangani ketenagakerjaan dan meminta adanya pembenahan kelembagaan.
I. Sikap terhadap kebijakan pemerintah dan May Day 2026
Pada April 2026, DPW FSPMI Jawa Tengah memutuskan tidak bergabung dalam peringatan May Day bersama pemerintah pada 1 Mei 2026. Aulia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena pihaknya menilai sejumlah janji pemerintah kepada serikat pekerja belum terlaksana secara maksimal.
Dalam keterangannya pada 16 April 2026, Aulia menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan Presiden, tetapi mengkritik pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian dan pihak-pihak yang dinilai belum menjalankan arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk tidak bergabung dalam agenda pemerintah merupakan bentuk menjaga agar komitmen pemerintah terhadap buruh tidak hanya menjadi janji berulang.
Pada 30 April 2026, Aulia menyampaikan 11 isu nasional dan tiga isu daerah yang akan dibawa dalam momentum May Day. Tuntutan tersebut mencakup pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, antisipasi PHK, reformasi perpajakan pekerja, penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil, serta penghentian sementara pembangunan pabrik semen baru.
Tiga isu daerah yang disoroti meliputi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja konstruksi di Jawa Tengah dan prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara.
Pada 1 Mei 2026, ratusan buruh menggelar aksi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Aulia yang menjadi Koordinator Jaringan ABJaT menyampaikan tuntutan agar pekerja lepas memperoleh perlindungan jaminan sosial. Ia menilai pekerja konstruksi dan pekerja informal lainnya masih menghadapi persoalan akses terhadap perlindungan sosial.
Pada momentum yang sama, Aulia juga mengapresiasi sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti koperasi buruh, subsidi transportasi pekerja dengan tarif Rp1.000, dan fasilitas penitipan anak bagi buruh perempuan. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret yang dapat membantu kesejahteraan pekerja.
6. Orientasi perjuangan dan isu utama yang dibawa
Dari berbagai aktivitas organisasi dan aksi yang dilakukan, terdapat sejumlah isu yang secara konsisten menjadi perhatian Aulia Hakim.
Pertama, pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Aulia secara konsisten memperjuangkan peningkatan UMK dan UMSK. Ia memandang bahwa penetapan upah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, kondisi ekonomi daerah, serta perbedaan karakteristik sektor industri.
Kedua, penolakan outsourcing dan upah murah. Aulia memandang bahwa sistem kerja outsourcing dan fleksibilitas hubungan kerja yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja. Karena itu, ia mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja dan peningkatan kepastian hubungan kerja.
Ketiga, perlindungan dari PHK. Ancaman PHK, khususnya akibat tekanan ekonomi global, perubahan industri, dan kebijakan perusahaan, menjadi salah satu isu utama yang dibawa dalam aksi 2025 dan 2026.
Keempat, jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Aulia mendorong agar pekerja lepas, pekerja konstruksi, dan pekerja informal memperoleh akses perlindungan sosial yang memadai. Isu ini menunjukkan perhatian terhadap kelompok pekerja yang tidak selalu memiliki hubungan kerja formal.
Kelima, penguatan regulasi ketenagakerjaan. Aulia mendorong pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023. Ia juga mendorong perubahan terhadap aturan yang dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja.
Keenam, penguatan representasi politik buruh. Melalui Partai Buruh, Aulia mendorong agar pekerja memiliki keterwakilan politik yang lebih kuat. Perjuangan ini mencakup penghapusan atau perubahan ambang batas parlemen dan pembukaan ruang bagi partai kecil untuk memperoleh representasi.
Ketujuh, perlindungan kelompok rentan dan isu sosial. Tuntutan mengenai pekerja rumah tangga, pekerja migran, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, pendidikan, jaminan kesehatan, serta kedaulatan pangan menunjukkan bahwa orientasi perjuangannya meluas dari pekerja formal menuju persoalan kesejahteraan masyarakat.
Pertama, pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Aulia secara konsisten memperjuangkan peningkatan UMK dan UMSK. Ia memandang bahwa penetapan upah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, kondisi ekonomi daerah, serta perbedaan karakteristik sektor industri.
Kedua, penolakan outsourcing dan upah murah. Aulia memandang bahwa sistem kerja outsourcing dan fleksibilitas hubungan kerja yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja. Karena itu, ia mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja dan peningkatan kepastian hubungan kerja.
Ketiga, perlindungan dari PHK. Ancaman PHK, khususnya akibat tekanan ekonomi global, perubahan industri, dan kebijakan perusahaan, menjadi salah satu isu utama yang dibawa dalam aksi 2025 dan 2026.
Keempat, jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Aulia mendorong agar pekerja lepas, pekerja konstruksi, dan pekerja informal memperoleh akses perlindungan sosial yang memadai. Isu ini menunjukkan perhatian terhadap kelompok pekerja yang tidak selalu memiliki hubungan kerja formal.
Kelima, penguatan regulasi ketenagakerjaan. Aulia mendorong pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023. Ia juga mendorong perubahan terhadap aturan yang dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja.
Keenam, penguatan representasi politik buruh. Melalui Partai Buruh, Aulia mendorong agar pekerja memiliki keterwakilan politik yang lebih kuat. Perjuangan ini mencakup penghapusan atau perubahan ambang batas parlemen dan pembukaan ruang bagi partai kecil untuk memperoleh representasi.
Ketujuh, perlindungan kelompok rentan dan isu sosial. Tuntutan mengenai pekerja rumah tangga, pekerja migran, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, pendidikan, jaminan kesehatan, serta kedaulatan pangan menunjukkan bahwa orientasi perjuangannya meluas dari pekerja formal menuju persoalan kesejahteraan masyarakat.
7. Jaringan organisasi dan basis pengaruh
Aulia memiliki posisi yang strategis karena berhubungan dengan beberapa lapis jaringan organisasi.
Pada lapis pertama adalah jaringan FSPMI yang menjadi basis organisasional utama dalam gerakan serikat pekerja. Jaringan ini memiliki hubungan dengan pekerja di sektor industri dan manufaktur, termasuk di kawasan industri Semarang, Kendal, Jepara, Cilacap, dan Karanganyar.
Pada lapis kedua adalah KSPI yang mempertemukan berbagai federasi serikat pekerja. Melalui jaringan ini, Aulia memiliki ruang koordinasi dengan organisasi pekerja dari sektor yang berbeda. Hubungan ini menjadi penting ketika menyusun tuntutan bersama, mengoordinasikan aksi, dan melakukan advokasi kebijakan ketenagakerjaan.
Pada lapis ketiga adalah ABJaT yang menjadi wadah koordinasi lintas serikat pekerja di Jawa Tengah. Jaringan ini memungkinkan Aulia berkomunikasi dengan kelompok pekerja yang tidak seluruhnya berasal dari FSPMI.
Pada lapis keempat adalah Partai Buruh yang menjadi sarana perjuangan politik. Melalui struktur partai, Aulia berupaya membangun hubungan dengan konstituen di luar sektor manufaktur, termasuk petani, nelayan, pekerja informal, dan kelompok masyarakat lainnya.
Peta jejaring kelembagaan Aulia Hakim
AULIA HAKIM, S.H.
Figur penggerak serikat pekerja dan politik buruh
FSPMI Jawa Tengah
Ketua DPW; basis pekerja sektor industri
KSPI Jawa Tengah
Jaringan konfederasi berbagai federasi pekerja
Partai Buruh
Ketua Exco Jateng dalam SK 2023–2026
ABJaT
Koordinasi aksi dan aspirasi lintas serikat
Diagram menunjukkan peran dan hubungan kelembagaan yang terdokumentasi. Tidak berarti seluruh organisasi memiliki struktur komando yang sama.
Kekuatan pengaruh Aulia terutama terlihat dalam isu ketenagakerjaan, khususnya pengupahan, hubungan industrial, perlindungan pekerja, dan kebijakan ketenagakerjaan daerah. Ia juga memiliki kemampuan mengonsolidasikan aksi lintas federasi, sebagaimana terlihat dalam aksi UMSK Desember 2024 dan sejumlah kegiatan ABJaT pada 2025–2026.
Namun, belum tersedia data publik yang cukup untuk memastikan jumlah anggota yang secara langsung berada di bawah koordinasi Aulia, jumlah anggota aktif setiap federasi, atau besaran dukungan politik Partai Buruh di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah.
Pada lapis pertama adalah jaringan FSPMI yang menjadi basis organisasional utama dalam gerakan serikat pekerja. Jaringan ini memiliki hubungan dengan pekerja di sektor industri dan manufaktur, termasuk di kawasan industri Semarang, Kendal, Jepara, Cilacap, dan Karanganyar.
Pada lapis kedua adalah KSPI yang mempertemukan berbagai federasi serikat pekerja. Melalui jaringan ini, Aulia memiliki ruang koordinasi dengan organisasi pekerja dari sektor yang berbeda. Hubungan ini menjadi penting ketika menyusun tuntutan bersama, mengoordinasikan aksi, dan melakukan advokasi kebijakan ketenagakerjaan.
Pada lapis ketiga adalah ABJaT yang menjadi wadah koordinasi lintas serikat pekerja di Jawa Tengah. Jaringan ini memungkinkan Aulia berkomunikasi dengan kelompok pekerja yang tidak seluruhnya berasal dari FSPMI.
Pada lapis keempat adalah Partai Buruh yang menjadi sarana perjuangan politik. Melalui struktur partai, Aulia berupaya membangun hubungan dengan konstituen di luar sektor manufaktur, termasuk petani, nelayan, pekerja informal, dan kelompok masyarakat lainnya.
Peta jejaring kelembagaan Aulia Hakim
AULIA HAKIM, S.H.
Figur penggerak serikat pekerja dan politik buruh
FSPMI Jawa Tengah
Ketua DPW; basis pekerja sektor industri
KSPI Jawa Tengah
Jaringan konfederasi berbagai federasi pekerja
Partai Buruh
Ketua Exco Jateng dalam SK 2023–2026
ABJaT
Koordinasi aksi dan aspirasi lintas serikat
Diagram menunjukkan peran dan hubungan kelembagaan yang terdokumentasi. Tidak berarti seluruh organisasi memiliki struktur komando yang sama.
Kekuatan pengaruh Aulia terutama terlihat dalam isu ketenagakerjaan, khususnya pengupahan, hubungan industrial, perlindungan pekerja, dan kebijakan ketenagakerjaan daerah. Ia juga memiliki kemampuan mengonsolidasikan aksi lintas federasi, sebagaimana terlihat dalam aksi UMSK Desember 2024 dan sejumlah kegiatan ABJaT pada 2025–2026.
Namun, belum tersedia data publik yang cukup untuk memastikan jumlah anggota yang secara langsung berada di bawah koordinasi Aulia, jumlah anggota aktif setiap federasi, atau besaran dukungan politik Partai Buruh di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah.
8. Analisis karakter kepemimpinan dan pola gerakan
Berdasarkan rekam jejak publiknya, Aulia Hakim dapat dipahami sebagai figur pemimpin gerakan buruh yang menggabungkan pendekatan advokasi industrial, konsolidasi organisasi, dan perjuangan politik.
Karakter pertama yang terlihat adalah kepemimpinan organisasional. Aulia menjalankan peran dalam organisasi serikat pekerja dan partai politik, sehingga aktivitasnya tidak terbatas pada satu jenis gerakan. Ia terlibat dalam konsolidasi anggota, komunikasi lintas organisasi, penyusunan tuntutan, dan penguatan struktur politik.
Karakter kedua adalah orientasi advokasi kebijakan. Berbagai tuntutan yang disampaikan Aulia diarahkan kepada pemerintah, DPRD, kementerian, dan lembaga negara. Ia menggunakan demonstrasi, audiensi, konferensi pers, serta ancaman menempuh jalur hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan kebijakan.
Karakter ketiga adalah kemampuan konsolidasi lintas federasi. Keterlibatannya dalam ABJaT menunjukkan kapasitas untuk menghubungkan berbagai organisasi buruh yang memiliki basis dan karakteristik berbeda. Hal ini penting karena persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dialami pekerja sektor metal atau manufaktur, tetapi juga pekerja sektor jasa, kesehatan, konstruksi, dan sektor informal.
Karakter keempat adalah pendekatan politik elektoral. Melalui Partai Buruh, Aulia mendorong transformasi gerakan buruh menjadi kekuatan politik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya memandang demonstrasi sebagai sarana perjuangan, tetapi juga menganggap representasi politik sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan negara.
Karakter kelima adalah sikap kritis sekaligus terbuka terhadap dialog. Ia dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan memimpin aksi, tetapi juga bersedia memberikan apresiasi terhadap program yang dianggap menguntungkan pekerja. Hubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan pola komunikasi yang tidak sepenuhnya konfrontatif.
Karakter pertama yang terlihat adalah kepemimpinan organisasional. Aulia menjalankan peran dalam organisasi serikat pekerja dan partai politik, sehingga aktivitasnya tidak terbatas pada satu jenis gerakan. Ia terlibat dalam konsolidasi anggota, komunikasi lintas organisasi, penyusunan tuntutan, dan penguatan struktur politik.
Karakter kedua adalah orientasi advokasi kebijakan. Berbagai tuntutan yang disampaikan Aulia diarahkan kepada pemerintah, DPRD, kementerian, dan lembaga negara. Ia menggunakan demonstrasi, audiensi, konferensi pers, serta ancaman menempuh jalur hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan kebijakan.
Karakter ketiga adalah kemampuan konsolidasi lintas federasi. Keterlibatannya dalam ABJaT menunjukkan kapasitas untuk menghubungkan berbagai organisasi buruh yang memiliki basis dan karakteristik berbeda. Hal ini penting karena persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dialami pekerja sektor metal atau manufaktur, tetapi juga pekerja sektor jasa, kesehatan, konstruksi, dan sektor informal.
Karakter keempat adalah pendekatan politik elektoral. Melalui Partai Buruh, Aulia mendorong transformasi gerakan buruh menjadi kekuatan politik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya memandang demonstrasi sebagai sarana perjuangan, tetapi juga menganggap representasi politik sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan negara.
Karakter kelima adalah sikap kritis sekaligus terbuka terhadap dialog. Ia dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan memimpin aksi, tetapi juga bersedia memberikan apresiasi terhadap program yang dianggap menguntungkan pekerja. Hubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan pola komunikasi yang tidak sepenuhnya konfrontatif.
9. Dinamika hubungan dengan pemerintah dan potensi isu strategis
Dalam konteks hubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Aulia merupakan salah satu tokoh yang memiliki kapasitas menyampaikan aspirasi pekerja secara langsung dan terorganisasi.
Hubungan tersebut terlihat dalam beberapa bentuk. Pertama, komunikasi dan audiensi dengan Gubernur serta DPRD Jawa Tengah untuk membahas persoalan upah, jaminan sosial, dan regulasi ketenagakerjaan. Kedua, penyampaian tuntutan melalui aksi demonstrasi di Kantor Gubernur dan DPRD. Ketiga, keterlibatan dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, seperti koperasi buruh, subsidi transportasi, dan penitipan anak bagi pekerja perempuan.
Salah satu isu yang berpotensi menjadi agenda komunikasi berkelanjutan adalah pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168 Tahun 2023. Isu lainnya adalah implementasi upah minimum sektoral, pengawasan outsourcing, perlindungan pekerja informal, dan antisipasi PHK di sektor industri.
Selain itu, keberadaan Aulia dalam Partai Buruh juga membuatnya memiliki dimensi politik yang perlu dipahami secara terpisah dari aktivitas serikat pekerja. Aspirasi yang disampaikan sebagai Ketua Partai Buruh tidak selalu identik dengan sikap seluruh federasi yang tergabung dalam KSPI atau seluruh kelompok yang terlibat dalam ABJaT.
Oleh karena itu, dalam pemetaan Kesbangpol perlu dibedakan antara posisi Aulia sebagai pimpinan partai politik, pimpinan federasi serikat pekerja, dan koordinator aliansi buruh. Ketiganya memiliki basis organisasi, kewenangan, dan karakter hubungan yang berbeda.
Hubungan tersebut terlihat dalam beberapa bentuk. Pertama, komunikasi dan audiensi dengan Gubernur serta DPRD Jawa Tengah untuk membahas persoalan upah, jaminan sosial, dan regulasi ketenagakerjaan. Kedua, penyampaian tuntutan melalui aksi demonstrasi di Kantor Gubernur dan DPRD. Ketiga, keterlibatan dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, seperti koperasi buruh, subsidi transportasi, dan penitipan anak bagi pekerja perempuan.
Salah satu isu yang berpotensi menjadi agenda komunikasi berkelanjutan adalah pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168 Tahun 2023. Isu lainnya adalah implementasi upah minimum sektoral, pengawasan outsourcing, perlindungan pekerja informal, dan antisipasi PHK di sektor industri.
Selain itu, keberadaan Aulia dalam Partai Buruh juga membuatnya memiliki dimensi politik yang perlu dipahami secara terpisah dari aktivitas serikat pekerja. Aspirasi yang disampaikan sebagai Ketua Partai Buruh tidak selalu identik dengan sikap seluruh federasi yang tergabung dalam KSPI atau seluruh kelompok yang terlibat dalam ABJaT.
Oleh karena itu, dalam pemetaan Kesbangpol perlu dibedakan antara posisi Aulia sebagai pimpinan partai politik, pimpinan federasi serikat pekerja, dan koordinator aliansi buruh. Ketiganya memiliki basis organisasi, kewenangan, dan karakter hubungan yang berbeda.
10. Rekomendasi pendekatan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Dalam perspektif tugas Kesbangpol, Aulia Hakim dapat ditempatkan sebagai tokoh strategis dalam pemetaan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi pekerja, partai politik, dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam isu ketenagakerjaan.
Pendekatan pertama adalah membangun komunikasi kelembagaan secara berkala. Kesbangpol dapat menjalin komunikasi dengan Aulia untuk memperoleh informasi mengenai dinamika gerakan buruh, perkembangan organisasi, serta isu-isu yang berpotensi memunculkan ketegangan sosial.
Pendekatan kedua adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Persoalan buruh tidak hanya berkaitan dengan politik dan organisasi, tetapi juga menyangkut kewenangan Disnakertrans, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kabupaten/kota. Kesbangpol dapat berperan sebagai fasilitator komunikasi sosial dan koordinasi apabila muncul potensi konflik.
Pendekatan ketiga adalah membuka ruang dialog mengenai kebijakan ketenagakerjaan. Isu seperti UMK, UMSK, outsourcing, PHK, jaminan sosial pekerja lepas, dan perlindungan buruh perempuan perlu memperoleh ruang pembahasan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Pendekatan keempat adalah memetakan hubungan antara gerakan serikat pekerja dan Partai Buruh secara proporsional. Keterlibatan Aulia dalam dua ranah tersebut perlu dicatat sebagai dua afiliasi yang berbeda. Kesbangpol perlu menjaga netralitas pemerintah dan tidak mencampuradukkan kegiatan politik kepartaian dengan kegiatan advokasi ketenagakerjaan.
Pendekatan kelima adalah mengembangkan program kolaborasi dalam bidang ketahanan ekonomi masyarakat. Program yang dapat dikembangkan antara lain pendidikan hubungan industrial, literasi jaminan sosial, penguatan koperasi pekerja, pendidikan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas organisasi pekerja.
Pendekatan pertama adalah membangun komunikasi kelembagaan secara berkala. Kesbangpol dapat menjalin komunikasi dengan Aulia untuk memperoleh informasi mengenai dinamika gerakan buruh, perkembangan organisasi, serta isu-isu yang berpotensi memunculkan ketegangan sosial.
Pendekatan kedua adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Persoalan buruh tidak hanya berkaitan dengan politik dan organisasi, tetapi juga menyangkut kewenangan Disnakertrans, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kabupaten/kota. Kesbangpol dapat berperan sebagai fasilitator komunikasi sosial dan koordinasi apabila muncul potensi konflik.
Pendekatan ketiga adalah membuka ruang dialog mengenai kebijakan ketenagakerjaan. Isu seperti UMK, UMSK, outsourcing, PHK, jaminan sosial pekerja lepas, dan perlindungan buruh perempuan perlu memperoleh ruang pembahasan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Pendekatan keempat adalah memetakan hubungan antara gerakan serikat pekerja dan Partai Buruh secara proporsional. Keterlibatan Aulia dalam dua ranah tersebut perlu dicatat sebagai dua afiliasi yang berbeda. Kesbangpol perlu menjaga netralitas pemerintah dan tidak mencampuradukkan kegiatan politik kepartaian dengan kegiatan advokasi ketenagakerjaan.
Pendekatan kelima adalah mengembangkan program kolaborasi dalam bidang ketahanan ekonomi masyarakat. Program yang dapat dikembangkan antara lain pendidikan hubungan industrial, literasi jaminan sosial, penguatan koperasi pekerja, pendidikan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas organisasi pekerja.
11. Kesimpulan profiling
Aulia Hakim, S.H. merupakan tokoh gerakan buruh di Jawa Tengah yang memiliki peran dalam organisasi serikat pekerja, konfederasi buruh, aliansi lintas serikat, dan politik kepartaian. Ia tercatat sebagai Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Tengah berdasarkan keputusan kepengurusan tahun 2023 untuk periode 2021–2026, serta dikenal sebagai Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Tengah dan figur koordinatif Aliansi Buruh Jawa Tengah.
Perjalanan organisasinya memperlihatkan upaya mengembangkan perjuangan buruh melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah advokasi serikat pekerja melalui konsolidasi anggota, demonstrasi, audiensi, dan perundingan kebijakan ketenagakerjaan. Jalur kedua adalah perjuangan politik melalui Partai Buruh untuk memperluas representasi pekerja dalam sistem politik dan lembaga perwakilan.
Isu utama yang diperjuangkan Aulia meliputi peningkatan upah, penolakan outsourcing dan upah murah, perlindungan dari PHK, jaminan sosial, pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru, penguatan koperasi buruh, serta peningkatan keterwakilan politik pekerja.
Kekuatan utamanya terletak pada hubungan dengan jaringan FSPMI dan KSPI, kapasitas koordinasi lintas federasi melalui ABJaT, serta posisi dalam Partai Buruh. Hal tersebut menjadikan Aulia salah satu figur yang perlu diperhitungkan dalam memahami dinamika gerakan buruh di Jawa Tengah.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Aulia merupakan mitra komunikasi sosial yang penting dalam pembahasan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Pendekatan yang konstruktif perlu dilakukan melalui dialog, koordinasi lintas sektor, dan penguatan mekanisme penyampaian aspirasi. Pemerintah juga perlu menjaga batas yang jelas antara komunikasi dengan organisasi serikat pekerja dan hubungan kelembagaan dengan partai politik agar prinsip netralitas dan kesetaraan tetap terpelihara.
Perjalanan organisasinya memperlihatkan upaya mengembangkan perjuangan buruh melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah advokasi serikat pekerja melalui konsolidasi anggota, demonstrasi, audiensi, dan perundingan kebijakan ketenagakerjaan. Jalur kedua adalah perjuangan politik melalui Partai Buruh untuk memperluas representasi pekerja dalam sistem politik dan lembaga perwakilan.
Isu utama yang diperjuangkan Aulia meliputi peningkatan upah, penolakan outsourcing dan upah murah, perlindungan dari PHK, jaminan sosial, pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru, penguatan koperasi buruh, serta peningkatan keterwakilan politik pekerja.
Kekuatan utamanya terletak pada hubungan dengan jaringan FSPMI dan KSPI, kapasitas koordinasi lintas federasi melalui ABJaT, serta posisi dalam Partai Buruh. Hal tersebut menjadikan Aulia salah satu figur yang perlu diperhitungkan dalam memahami dinamika gerakan buruh di Jawa Tengah.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Aulia merupakan mitra komunikasi sosial yang penting dalam pembahasan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Pendekatan yang konstruktif perlu dilakukan melalui dialog, koordinasi lintas sektor, dan penguatan mekanisme penyampaian aspirasi. Pemerintah juga perlu menjaga batas yang jelas antara komunikasi dengan organisasi serikat pekerja dan hubungan kelembagaan dengan partai politik agar prinsip netralitas dan kesetaraan tetap terpelihara.