Koordinator Aliansi Jateng Guyub dan Penggerak Advokasi Lingkungan, Agraria, serta Hak-Hak Masyarakat Jawa Tengah
Disusun berdasarkan penelusuran sumber terbuka dan pemberitaan hingga 5 November 2026.
Catatan identitas awal: Dalam pemberitaan mengenai Jateng Guyub, nama tokoh ini ditulis dengan variasi Joko Priyanto dan Joko Prianto. Ia juga disebut Kang Print dalam pemberitaan aksi pelestarian Gunung Lawu. Karena belum ditemukan dokumen identitas resmi yang memastikan seluruh variasi tersebut, profil ini memperlakukannya sebagai satu figur yang sama berdasarkan kesamaan peran dan konteks pemberitaan, tetapi tetap perlu konfirmasi langsung.
1. Identitas dan gambaran umum
Joko Priyanto, yang dikenal dalam aktivitas gerakan masyarakat Jawa Tengah dengan panggilan Kang Print atau Joko Prin, merupakan salah satu tokoh penggerak Aliansi Jateng Guyub. Namanya mulai banyak muncul dalam pemberitaan pada 2026 seiring dengan meningkatnya aktivitas konsolidasi masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyuarakan persoalan lingkungan hidup, konflik agraria, pertanian, pertambangan, serta dugaan kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan.
Dalam sejumlah pemberitaan, Joko disebut sebagai koordinator aksi maupun Koordinator Umum Aliansi Jateng Guyub. Ia menjadi salah satu figur yang menyampaikan sikap dan tuntutan aliansi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait persoalan yang dianggap belum memperoleh penyelesaian. Isu yang dibawanya tidak hanya berkaitan dengan satu wilayah atau satu kelompok masyarakat, tetapi mencakup berbagai persoalan yang berkembang di sejumlah daerah, mulai dari Kendal, Pati, Rembang, Blora, Jepara, Purworejo, Klaten, hingga kawasan Gunung Lawu dan Gunung Ungaran.
Joko juga mengidentifikasi dirinya memiliki keterkaitan dengan kawasan Pegunungan Kendeng, khususnya Rembang. Dalam pemberitaan Radio Idola pada 1 September 2026, ia menyatakan bahwa dirinya berasal dari kawasan Pegunungan Kendeng dan menempatkan persoalan pertambangan di Rembang sebagai salah satu perhatian utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam Jateng Guyub tidak semata-mata sebagai koordinator aksi, tetapi juga berangkat dari perhatian terhadap persoalan lingkungan dan ruang hidup masyarakat di kawasan tersebut.
spirasi, aksi demonstrasi, kampanye simbolik, serta dialog langsung dengan pemerintah.
Informasi mengenai tanggal dan tempat lahir, usia, pendidikan formal, pekerjaan utama, riwayat keluarga, serta alamat pribadi belum dapat dipastikan melalui sumber terbuka yang ditelusuri. Karena itu, data tersebut tidak dicantumkan sebagai fakta dalam profil ini.
2. Latar belakang dan orientasi gerakan
Latar belakang gerakan Joko Priyanto berkaitan erat dengan persoalan lingkungan dan agraria yang berkembang di wilayah Jawa Tengah. Kawasan Pegunungan Kendeng, terutama wilayah Rembang dan Pati, telah lama menjadi ruang konflik antara kepentingan masyarakat petani, perlindungan lingkungan, kegiatan pertambangan, dan pembangunan industri. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi isu yang lebih luas, karena masyarakat di daerah lain juga menghadapi persoalan serupa, seperti sengketa lahan, kerusakan lingkungan, pertambangan yang dipersoalkan legalitas maupun dampaknya, dan ketidakpastian penghidupan petani.
Dalam konteks itu, Joko membawa pendekatan gerakan yang menghubungkan persoalan lokal menjadi aspirasi bersama masyarakat Jawa Tengah. Ia menempatkan isu lingkungan dan agraria sebagai persoalan yang saling berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, hak atas tanah, perlindungan sumber air, keberlanjutan pertanian, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Pernyataan Joko dalam aksi Jateng Guyub pada Juli 2026 menunjukkan bahwa gerakannya memiliki perhatian khusus terhadap dugaan kriminalisasi petani dan pejuang lingkungan. Ia menyebut persoalan yang dialami warga di Kendal, Pati, Rembang, dan Blora sebagai isu mendesak yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, ia juga menyoroti persoalan pertambangan, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria yang dianggap belum memperoleh penyelesaian.
Beritajateng.tv+1
Dari pola tersebut, orientasi gerakan Joko dapat dipahami sebagai gerakan advokasi masyarakat yang berupaya mempertemukan berbagai kelompok terdampak dalam satu wadah perjuangan. Gerakannya tidak hanya berfokus pada penolakan terhadap kegiatan usaha tertentu, tetapi juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi kebijakan, penegakan aturan, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama.
3. Riwayat keterlibatan dalam gerakan Pegunungan Kendeng dan JMPPK Rembang
Sebelum dikenal sebagai koordinator Aliansi Jateng Guyub, Joko Priyanto telah tercatat dalam gerakan masyarakat yang memperjuangkan perlindungan Pegunungan Kendeng, khususnya di Kabupaten Rembang. Dalam kajian Mitos Tambang untuk Kesejahteraan yang diterbitkan lingkungan akademik Universitas Gadjah Mada, Joko Priyanto disebut sebagai pemuda asal Desa Tegaldowo, Rembang, yang bekerja sebagai petani tembakau. Ia digambarkan sebagai petani yang sejak awal tidak mudah menerima janji kesejahteraan dari rencana pertambangan karena lahan pertanian yang dimilikinya telah menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya secara turun-temurun.
Latar belakang sebagai petani tersebut penting untuk memahami orientasi perjuangannya. Penolakan terhadap pertambangan tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga pada pandangan bahwa pertanian merupakan sumber ekonomi yang telah terbukti menopang kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari nilai investasi atau aktivitas industri, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan sumber penghidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi berikutnya.
Joko kemudian dikenal sebagai bagian dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), khususnya jaringan masyarakat di Rembang. Pada 2017, ia diberitakan sebagai aktivis dan koordinator JMPPK yang terlibat dalam aksi penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang. Salah satu bentuk perjuangan yang mendapat perhatian nasional adalah aksi petani Kendeng di depan Istana Negara dengan cara memasukkan kaki ke dalam semen sebagai simbol penolakan terhadap pembangunan pabrik semen dan kerusakan kawasan karst. Joko menyampaikan bahwa perjuangan tersebut akan terus dilakukan karena masyarakat menilai dampak lingkungan dari pertambangan dan industri semen sangat besar.
Perjuangan Joko pada periode tersebut juga bersinggungan dengan proses hukum. Pada Desember 2017, media Tirto memberitakan bahwa Joko Priyanto menghadapi perkara dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh pihak kuasa hukum PT Semen Indonesia. Dalam pemberitaan itu, ia disebut sebagai salah satu tokoh penolak pabrik semen di Rembang dan koordinator JMPPK. Perkara tersebut merupakan bagian dari dinamika konflik antara gerakan masyarakat penolak tambang dan pihak perusahaan. Informasi mengenai proses hukum pada 2017 ini perlu dipisahkan dari persoalan hukum atau pengaduan lain yang mungkin muncul pada tahun-tahun berikutnya; status akhir perkara lama tersebut perlu diperiksa melalui dokumen pengadilan atau konfirmasi resmi sebelum dibuat kesimpulan hukum.
tirto.id
Pada 2022, nama Joko Priyanto atau Kang Print kembali muncul dalam kegiatan masyarakat Kendeng. Dalam dokumentasi kegiatan istighosah dan doa bersama yang dipublikasikan FNKSDA, Joko disebut memberikan pengantar kegiatan yang dilaksanakan bersama warga Kendeng dari Pati dan Tegaldowo. Kegiatan tersebut berkaitan dengan peringatan putusan Mahkamah Agung pada 5 Oktober 2016 yang membatalkan izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Kegiatan itu memperlihatkan bahwa perjuangan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan, kebudayaan, dan penguatan solidaritas masyarakat.
Dengan demikian, rekam jejak Joko dalam gerakan Kendeng telah berlangsung jauh sebelum kemunculan Jateng Guyub pada pemberitaan 2026. Ia memiliki pengalaman dalam advokasi masyarakat petani, penolakan pertambangan, pengorganisasian warga, serta komunikasi dengan jaringan masyarakat sipil yang bergerak dalam isu lingkungan dan agraria.
4. Posisi dalam JMPPK Rembang dan perkembangan gerakannya
Dalam pemberitaan September 2026, Joko secara jelas disebut sebagai Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Kabupaten Rembang. Pada 9 September 2026, JMPPK Rembang mendatangi Polres Rembang untuk menyampaikan pengaduan dan aspirasi mengenai dampak aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun yang dinilai tidak berizin, di wilayah Kabupaten Rembang.
Dalam kesempatan tersebut, Joko menyampaikan bahwa masyarakat merasakan dampak pertambangan berupa debu yang semakin pekat pada musim kemarau dan berkurangnya debit air. Ia menyebut penurunan debit air lebih dari 50 persen berdasarkan perhitungan yang diklaim dilakukan oleh pihaknya. Angka tersebut merupakan pernyataan Joko dalam pemberitaan, sehingga untuk digunakan sebagai data teknis resmi masih perlu diuji melalui pengukuran independen dan data instansi yang berwenang.
Langkah mendatangi Polres Rembang menunjukkan bahwa JMPPK tidak hanya mengandalkan aksi demonstrasi, tetapi juga menggunakan jalur pengaduan kepada aparat penegak hukum untuk menyampaikan persoalan lingkungan yang mereka anggap terjadi di lapangan. Mereka berupaya mendorong agar persoalan pertambangan ditangani melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan aturan.
Perkembangan ini sekaligus memperlihatkan dua lingkup aktivitas Joko. Pertama, lingkup lokal melalui JMPPK Rembang yang berfokus pada persoalan lingkungan Pegunungan Kendeng. Kedua, lingkup regional melalui Jateng Guyub yang menghubungkan persoalan lingkungan dan agraria dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
5. Jateng Guyub sebagai wadah konsolidasi masyarakat lintas daerah
Aliansi Jateng Guyub merupakan wadah konsolidasi masyarakat dari berbagai wilayah di Jawa Tengah yang menyatukan aspirasi mengenai persoalan lingkungan, agraria, pertanian, buruh, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai pemberitaan 2026, Joko Priyanto disebut sebagai koordinator aksi, koordinator aliansi, maupun Koordinator Umum Jateng Guyub. Perbedaan penyebutan jabatan tersebut menunjukkan peran koordinatifnya dalam gerakan, tetapi struktur organisasi formal, susunan pengurus, dan dasar pembentukan aliansi masih perlu dikonfirmasi langsung.
Jateng Guyub tidak tampak sebagai organisasi tunggal dengan keanggotaan yang sudah terverifikasi secara administratif, melainkan sebagai aliansi atau jaringan masyarakat yang menghimpun kelompok-kelompok dengan persoalan dan kepentingan yang beririsan. Peserta yang diberitakan berasal dari berbagai kabupaten/kota, dengan latar belakang petani, pegiat lingkungan, buruh, nelayan, mahasiswa, serta masyarakat yang sedang menghadapi persoalan agraria dan sosial.
Dalam siaran pers LBH Semarang tanggal 22 Juli 2026, aksi Jateng Guyub disebut melibatkan warga dari 22 kabupaten di Jawa Tengah dan sekitar seratus orang peserta yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, pemberitaan lain menyebut perwakilan dari sedikitnya 15 kabupaten pada hari pertama dan terdapat 28 kabupaten/kota yang telah mengonfirmasi kehadiran atau tergabung dalam jaringan. Perbedaan angka tersebut kemungkinan berkaitan dengan perbedaan waktu pendataan, jumlah peserta yang hadir, dan jumlah daerah yang menyatakan dukungan. Oleh karena itu, angka 28 kabupaten/kota lebih tepat dipahami sebagai cakupan jaringan yang diklaim dalam pemberitaan, bukan jumlah peserta atau keanggotaan yang telah diverifikasi secara independen.
LBH Semarang+3
Dalam mengembangkan gerakan, Jateng Guyub mengangkat prinsip kebersamaan dan solidaritas lintas daerah. Persoalan yang awalnya hanya dialami oleh satu komunitas atau satu kabupaten dibawa menjadi persoalan bersama masyarakat Jawa Tengah. Dengan pola tersebut, Joko berupaya membangun solidaritas antarkelompok yang menghadapi persoalan berbeda, tetapi memiliki kesamaan kepentingan dalam mempertahankan ruang hidup, akses terhadap sumber daya, hak atas tanah, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Pola konsolidasi seperti ini menjadikan Jateng Guyub sebagai jaringan advokasi yang dapat mempertemukan masyarakat dari berbagai sektor. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan suatu kelompok dalam aksi tidak otomatis berarti kelompok tersebut menjadi anggota tetap atau berada di bawah komando Joko. Hubungan tersebut lebih tepat dibaca sebagai keterlibatan dalam satu aliansi perjuangan berdasarkan isu tertentu.
6. Aksi dan gerakan Jateng Guyub pada 2026
Salah satu rangkaian kegiatan penting Jateng Guyub berlangsung pada Juli 2026. Pada 20 Juli 2026, perwakilan masyarakat dari sejumlah daerah di Jawa Tengah bertemu dengan Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai telah berlangsung lama, antara lain konflik pertambangan di Kendeng, sengketa agraria, persoalan buruh, kondisi petani tebu, serta masalah infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Joko Priyanto mewakili masyarakat Rembang dan menyampaikan bahwa sejumlah konflik yang dibawa bukan merupakan persoalan baru, melainkan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia berharap pemerintah provinsi dapat mengambil peran dalam memetakan dan menyelesaikan persoalan sesuai kewenangannya.
Metrojateng.id+2
Dua hari kemudian, pada 22 Juli 2026, Jateng Guyub menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi tersebut direncanakan berlangsung selama tiga hari, dengan tuntutan utama terkait persoalan lingkungan, agraria, dan dugaan kriminalisasi terhadap petani serta pejuang lingkungan. Joko menyebut bahwa persoalan yang dianggap paling mendesak adalah kasus warga yang berhadapan dengan proses hukum di Kendal, Pati, Rembang, dan Blora. Ia juga menyoroti kasus seorang warga Blora yang menurut penjelasannya berawal dari pembangunan akses jalan bagi masyarakat setempat di kawasan hutan dan kemudian berujung pada penangkapan. Pernyataan mengenai kasus-kasus tersebut merupakan pandangan dan keterangan dari pihak aliansi, sehingga rincian setiap perkara perlu dikonfirmasi secara terpisah kepada aparat dan pihak yang bersangkutan.
Beritajateng.tv+2
Aksi tersebut juga menampilkan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui poster dan spanduk. Salah satu pesan yang muncul adalah “Kami Butuh Pangan Bukan Tambang”, yang menggambarkan pandangan bahwa Jawa Tengah seharusnya lebih mengutamakan perlindungan sumber pangan, pertanian, dan lingkungan dibandingkan ekspansi pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat. Kritik terhadap Gubernur juga disampaikan melalui poster bertuliskan “Gubernur Ora Tau Kerjo”. Pesan-pesan tersebut merupakan bentuk ekspresi politik dan kritik publik dari peserta aksi, bukan pernyataan yang mewakili seluruh masyarakat Jawa Tengah.
Beritajateng.tv+1
Pada hari kedua aksi, Joko secara khusus menyoroti kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap tambang, menertibkan pertambangan ilegal, serta mengevaluasi izin usaha yang terbukti melanggar aturan tata ruang dan ketentuan lingkungan. Dalam keterangannya, ia menyebut Rembang, Pati, kawasan Merapi, Klaten, Wadas di Purworejo, dan sebagian Grobogan sebagai wilayah yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Beritajateng.tv
Pada rangkaian aksi yang sama, Jateng Guyub juga melakukan ritual budaya Nyiwer Gubernuran. Kegiatan ini dilakukan dengan berjalan mengelilingi kompleks Kantor Gubernur sambil membawa tumpeng, dupa, bunga, serta melantunkan doa dan tembang yang berkaitan dengan Ibu Bumi. Joko menjelaskan bahwa Nyiwer merupakan tradisi Jawa yang dimaknai sebagai doa tolak bala dan harapan agar hal-hal buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat disingkirkan. Tumpeng yang dibawa juga dimaknai sebagai simbol bahwa Jawa Tengah semestinya menjadi lumbung pangan, bukan lumbung tambang.
Pada hari terakhir rangkaian aksi, massa membunyikan kentongan sebagai simbol tanda bahaya. Menurut Joko, kentongan dipilih karena secara tradisional merupakan alat komunikasi masyarakat desa untuk memberi peringatan ketika terjadi keadaan darurat. Dalam konteks aksi tersebut, kentongan menjadi simbol peringatan terhadap kerusakan lingkungan, persoalan pertambangan, kerusakan hutan, dan dugaan kriminalisasi terhadap petani.
Rangkaian aksi Juli 2026 memperlihatkan bahwa Joko menggunakan kombinasi pendekatan demonstrasi, simbol budaya Jawa, komunikasi publik, dan penyampaian tuntutan langsung kepada pemerintah. Strategi tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat luas sekaligus membangun pesan moral bahwa persoalan lingkungan dan agraria merupakan persoalan kehidupan masyarakat, bukan hanya persoalan teknis perizinan.
7. Dialog dengan Gubernur dan tindak lanjut tuntutan Jateng Guyub
Setelah rangkaian aksi pada 22–24 Juli 2026, perwakilan Jateng Guyub diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, pada 24 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait konflik agraria, lingkungan, pertanian, pertambangan, infrastruktur, serta persoalan sosial lainnya.
Gubernur menyampaikan bahwa Rumah Rakyat merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangannya dan mengoordinasikan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dengan instansi terkait.
Dalam kesempatan itu, Joko Priyanto mengapresiasi kesediaan Gubernur menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemerintah provinsi akan terus dilakukan untuk mengawal penyelesaian persoalan yang disampaikan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun Jateng Guyub menggunakan aksi demonstrasi sebagai sarana tekanan publik, aliansi tetap membuka jalur dialog dan komunikasi kelembagaan dengan pemerintah.
PPID Jateng
Pada 1 September 2026, Jateng Guyub kembali mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk meminta audiensi dan menagih tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi sebelumnya. Joko menyatakan bahwa dalam aksi Juli, masyarakat telah memberikan waktu sekitar satu bulan kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, menurutnya, masih terdapat persoalan yang belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Dalam kesempatan tersebut, Joko menyampaikan bahwa jaringan Jateng Guyub mencakup masyarakat dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Persoalan yang diangkat meliputi penghentian kriminalisasi masyarakat, kerusakan lingkungan, konflik agraria, pendidikan, infrastruktur, dan persoalan pertanian. Ia secara khusus kembali menyoroti kondisi pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng, terutama di Rembang, yang menurut pandangannya telah berada dalam kondisi darurat pertambangan.
Pertemuan lanjutan tersebut memperlihatkan bahwa Joko tidak hanya berorientasi pada mobilisasi massa, tetapi juga membangun mekanisme pengawalan tuntutan melalui audiensi, komunikasi, dan tekanan publik secara berkelanjutan. Pola ini menunjukkan bahwa Jateng Guyub berusaha menjaga isu yang dibawa agar tetap menjadi perhatian pemerintah setelah aksi demonstrasi selesai.
8. Gerakan pengaduan dampak pertambangan di Rembang
Selain aktivitas Jateng Guyub, Joko tetap menjalankan perannya dalam JMPPK Rembang. Pada 9 September 2026, ia bersama masyarakat yang tergabung dalam JMPPK mendatangi Polres Rembang untuk menyampaikan pengaduan terkait dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
Dalam pemberitaan NU Online Jateng, Joko menyampaikan bahwa masyarakat menghadapi persoalan debu pertambangan yang semakin pekat ketika musim kemarau dan berkurangnya debit air secara signifikan. Ia menyebut penurunan debit air lebih dari 50 persen berdasarkan pengukuran yang diklaim dilakukan oleh kelompoknya. Pengaduan tersebut dimaksudkan agar persoalan pertambangan mendapat perhatian aparat penegak hukum dan dilakukan pemeriksaan terhadap dampak kegiatan tambang di wilayah Rembang.
Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Joko menjalankan dua peran yang saling berhubungan, yaitu sebagai penggerak gerakan masyarakat lintas daerah melalui Jateng Guyub dan sebagai koordinator gerakan masyarakat di kawasan Kendeng melalui JMPPK Rembang. Isu yang dibawa pada kedua wadah tersebut memiliki kesamaan, yakni perlindungan lingkungan, sumber air, ruang hidup, dan kepentingan masyarakat petani.
9. Aksi Hari Tani Nasional dan gerakan penyelamatan Gunung Lawu serta Gunung Ungaran
Pada September 2026, Jateng Guyub kembali melakukan gerakan publik dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Rangkaian kegiatan berlangsung pada 22–24 September 2026 dan diarahkan untuk menyuarakan perlindungan ruang hidup masyarakat, keberlanjutan pertanian, serta penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.
Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah aksi lari estafet atau maraton sekitar 150 kilometer dari kawasan Gunung Lawu menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Kegiatan tersebut dimulai dari kawasan Gunung Lawu pada 22 September 2026 dan melintasi sejumlah wilayah, antara lain Tawangmangu, Karanganyar, Solo, Boyolali, Salatiga, Ungaran, hingga Semarang. Joko Priyanto atau Kang Print menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan simbol perjuangan untuk menjaga Gunung Lawu sebagai kawasan ekologis yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
BeritaSatu
Gerakan tersebut juga membawa pesan penolakan terhadap rencana pengembangan proyek panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Lawu. Joko menilai bahwa rencana pembangunan tersebut perlu dikaji secara serius dari sisi lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Aksi ini menunjukkan bahwa perhatian gerakan Jateng Guyub telah meluas dari persoalan pertambangan batu kapur di Pegunungan Kendeng menuju isu pemanfaatan sumber daya alam dan energi di kawasan pegunungan lainnya.
Pada waktu yang hampir bersamaan, masyarakat dari kawasan Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang, melakukan perjalanan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi longmarch tersebut membawa pesan penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal di Gunung Ungaran dan Gunung Lawu. Joko menyebut bahwa aksi berjalan kaki merupakan bentuk penyampaian aspirasi terhadap proyek yang dinilai memiliki potensi dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
jatengmonitor.com
Pada 24 September 2026, massa dari berbagai wilayah akhirnya berkumpul di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sebagian peserta telah melakukan perjalanan selama beberapa hari, baik melalui lari jarak jauh dari kawasan Gunung Lawu maupun berjalan kaki dari kawasan Gedong Songo. Aksi tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Tani Nasional dan gerakan mempertahankan ruang hidup masyarakat.
Bertutur dengan Data+2
Dalam pemberitaan setelah aksi, Joko menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup. Ia menilai pemerintah belum memberikan solusi konkret terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan sebelumnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Jateng Guyub berupaya mempertahankan tekanan publik terhadap pemerintah agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada pencatatan atau janji tindak lanjut.
Jatengnews.id
10. Isu dan tuntutan utama gerakan Jateng Guyub
Dari rangkaian aktivitas yang terdokumentasi, gerakan Joko Priyanto bersama Jateng Guyub memiliki beberapa isu utama yang saling berkaitan.
Pertama, perlindungan lingkungan hidup dan penertiban pertambangan. Joko secara konsisten menyuarakan persoalan pertambangan yang dinilai merusak lingkungan, baik di kawasan Pegunungan Kendeng maupun di wilayah lain. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengawasi kegiatan tambang, menindak tambang ilegal, mengevaluasi izin yang melanggar ketentuan, serta memastikan pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan.
Kedua, perlindungan masyarakat petani dan ruang hidup. Gerakan ini memandang bahwa tanah, sumber air, hutan, dan kawasan pertanian merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu dilindungi. Karena itu, kebijakan pembangunan yang berpotensi mengubah fungsi lahan atau membatasi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan menjadi salah satu perhatian utama.
Ketiga, penyelesaian konflik agraria. Jateng Guyub menghimpun aspirasi dari masyarakat yang menghadapi persoalan penguasaan tanah, sengketa lahan, dan konflik penggunaan kawasan. Isu ini menjadi perhatian karena sebagian persoalan telah berlangsung lama dan melibatkan hubungan yang kompleks antara masyarakat, pemerintah, badan usaha, serta pengelola kawasan.
Keempat, penghentian dugaan kriminalisasi terhadap petani dan pejuang lingkungan. Joko menyampaikan bahwa sejumlah warga di Kendal, Pati, Rembang, dan Blora menghadapi persoalan hukum dalam konteks konflik agraria atau aktivitas perjuangan lingkungan. Gerakan ini meminta agar persoalan tersebut diperiksa secara adil dan tidak menjadikan masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan lingkungan sebagai sasaran kriminalisasi. Namun, setiap perkara harus tetap dilihat berdasarkan fakta, proses hukum, dan putusan yang berlaku.
Kelima, perlindungan pertanian dan ketahanan pangan. Pesan “Kami Butuh Pangan Bukan Tambang” menggambarkan orientasi gerakan yang menempatkan pertanian dan ketahanan pangan sebagai kepentingan strategis masyarakat. Bagi Jateng Guyub, pembangunan Jawa Tengah seharusnya tetap mempertahankan kemampuan daerah dalam menghasilkan pangan dan melindungi sumber penghidupan petani.
Keenam, pengawalan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sejumlah audiensi, gerakan ini juga membawa persoalan pendidikan, buruh, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa cakupan isu Jateng Guyub tidak terbatas pada pertambangan, tetapi berkembang menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan masyarakat lintas sektor.
Beritajateng.tv+4
11. Pola gerakan dan metode perjuangan
Jika dilihat dari aktivitas yang pernah dilakukan, Joko Priyanto mengembangkan pola gerakan yang menggabungkan pengorganisasian masyarakat, advokasi kebijakan, aksi massa, komunikasi publik, dan pendekatan budaya.
Dalam aspek pengorganisasian, ia berupaya mempertemukan masyarakat dari berbagai kabupaten/kota yang menghadapi persoalan serupa. Masyarakat petani, pegiat lingkungan, nelayan, buruh, mahasiswa, dan kelompok warga lainnya dihimpun dalam satu wadah solidaritas. Pola ini memungkinkan persoalan yang sebelumnya bersifat lokal memperoleh perhatian yang lebih luas.
Dalam aspek advokasi, Joko dan jaringan yang terlibat menggunakan pengaduan kepada aparat, audiensi dengan pemerintah, serta penyampaian tuntutan secara tertulis maupun lisan. Pengaduan JMPPK Rembang kepada Polres Rembang pada September 2026 menjadi salah satu contoh penggunaan jalur kelembagaan untuk menyampaikan persoalan lingkungan.
Dalam aspek mobilisasi, gerakan dilakukan melalui demonstrasi, longmarch, lari jarak jauh, dan kegiatan simbolik. Penggunaan metode tersebut bertujuan membangun perhatian publik sekaligus menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan isu yang mereka anggap penting.
Dalam aspek budaya, Jateng Guyub memanfaatkan simbol-simbol tradisi Jawa seperti Nyiwer, tumpeng, kentongan, kidung Ibu Bumi, dan perjalanan bersama. Pendekatan tersebut menjadi ciri yang membedakan gerakan ini dari demonstrasi yang hanya berisi orasi dan penyampaian tuntutan. Budaya ditempatkan sebagai sarana komunikasi moral untuk menyampaikan pesan mengenai hubungan manusia dengan alam, pentingnya pangan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Dengan demikian, pola gerakan Joko dapat dikategorikan sebagai gerakan advokasi sosial berbasis komunitas dan solidaritas lintas daerah, dengan pendekatan demonstratif sekaligus dialogis.
12. Peta afiliasi dan jejaring organisasi
Berdasarkan sumber terbuka yang berhasil ditelusuri, afiliasi dan jejaring Joko Priyanto dapat dijelaskan sebagai berikut.
JMPPK Rembang merupakan afiliasi gerakan yang paling jelas terdokumentasi. Dalam pemberitaan September 2026, Joko secara eksplisit disebut sebagai Koordinator JMPPK Kabupaten Rembang. Organisasi ini memiliki perhatian pada perlindungan Pegunungan Kendeng, dampak pertambangan, sumber air, dan lingkungan masyarakat.
Jateng Guyub merupakan wadah aliansi yang menempatkan Joko sebagai salah satu koordinator utama. Jaringan ini menghimpun berbagai kelompok masyarakat dari sejumlah daerah di Jawa Tengah dengan isu yang lebih luas, mencakup lingkungan, agraria, pertanian, buruh, pendidikan, dan infrastruktur.
Jaringan masyarakat petani dan pejuang lingkungan Kendeng merupakan basis sosial yang terkait dengan perjalanan gerakannya. Pengalaman advokasi di Rembang dan hubungan dengan kelompok masyarakat Kendeng menjadi salah satu landasan aktivitasnya.
Jaringan organisasi pendamping dan masyarakat sipil merupakan lingkungan jejaring yang relevan untuk ditelusuri lebih lanjut. Dalam gerakan Kendeng, terdapat organisasi lingkungan dan bantuan hukum yang pernah terlibat dalam pendampingan atau dukungan advokasi. Namun, belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Joko secara formal menjadi anggota atau pengurus organisasi-organisasi tersebut.
Oleh sebab itu, dalam pemetaan Kesbangpol, afiliasi formal yang dapat dicatat berdasarkan bukti pemberitaan adalah JMPPK Rembang dan peran koordinatifnya di Jateng Guyub. Organisasi lain sebaiknya dicatat sebagai jaringan atau mitra gerakan hanya apabila terdapat bukti keterlibatan yang jelas.
13. Analisis karakter kepemimpinan dan potensi pengaruh sosial
Berdasarkan rekam jejak yang terdokumentasi, Joko Priyanto memperlihatkan karakter kepemimpinan sebagai penggerak masyarakat berbasis isu. Ia tidak hanya membawa persoalan yang dialami kelompoknya sendiri, tetapi juga menghubungkan berbagai persoalan masyarakat dari sejumlah daerah menjadi agenda bersama.
Karakter pertama yang terlihat adalah kemampuan konsolidasi lintas daerah. Klaim keterlibatan masyarakat dari berbagai kabupaten/kota menunjukkan bahwa Jateng Guyub memiliki kapasitas menghubungkan kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda. Joko berperan sebagai salah satu figur yang menyampaikan aspirasi dan mengoordinasikan komunikasi aliansi.
Karakter kedua adalah konsistensi pada isu lingkungan dan agraria. Rekam jejaknya dalam gerakan Kendeng sejak periode sebelum 2026 menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan sekadar tema aksi sesaat. Ia telah terlibat dalam perjuangan masyarakat petani yang menolak pertambangan dan industri semen serta mempertahankan kawasan karst.
Karakter ketiga adalah kemampuan menggunakan simbol budaya dalam gerakan sosial. Kegiatan Nyiwer Gubernuran, penggunaan kentongan, tumpeng, dan pesan Ibu Bumi menunjukkan bahwa gerakan yang dibawanya tidak hanya mengandalkan argumentasi teknis, tetapi juga pendekatan budaya dan moral yang mudah dipahami masyarakat.
Karakter keempat adalah kemampuan menggabungkan aksi dan dialog. Jateng Guyub melakukan demonstrasi, tetapi juga mengajukan audiensi dan menagih tindak lanjut pemerintah. Hal ini memperlihatkan adanya strategi untuk menjaga komunikasi dengan pemerintah sekaligus mempertahankan tekanan publik.
Dari sisi potensi pengaruh, Joko memiliki posisi strategis dalam isu lingkungan dan agraria, terutama di kawasan Kendeng dan dalam jaringan Jateng Guyub. Namun, tingkat pengaruhnya secara keseluruhan belum dapat diukur dengan data keanggotaan, struktur organisasi, jumlah simpul daerah aktif, maupun survei dukungan masyarakat. Karena itu, penilaian pengaruh sebaiknya didasarkan pada kapasitas koordinasi dan rekam jejak kegiatan yang terverifikasi, bukan hanya pada klaim jumlah daerah atau besarnya massa dalam satu aksi.
14. Pemetaan isu strategis untuk kepentingan Kesbangpol
Dalam perspektif Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Joko Priyanto merupakan tokoh yang relevan dalam pemetaan dinamika sosial, terutama pada bidang ketahanan sosial, konflik agraria, organisasi kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan hubungan masyarakat dengan pemerintah.
Isu yang paling kuat melekat pada dirinya adalah konflik pertambangan dan perlindungan Pegunungan Kendeng. Akan tetapi, perkembangan Jateng Guyub menunjukkan bahwa jangkauan isu yang dibawanya sudah meluas ke berbagai wilayah dan sektor. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena persoalan yang berbeda-beda dapat terkonsolidasi dalam satu gerakan lintas daerah apabila masyarakat merasa memiliki pengalaman ketidakadilan atau ketidakpastian yang serupa.
Potensi dinamika sosial dapat muncul ketika aspirasi masyarakat tidak memperoleh respons yang dianggap memadai, ketika terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemegang izin usaha, atau ketika proses penegakan hukum dipandang tidak adil oleh kelompok terdampak. Dalam situasi seperti itu, Jateng Guyub berpotensi menjadi wadah mobilisasi aspirasi yang lebih besar.
Namun, gerakan tersebut tidak tepat jika langsung dikategorikan sebagai gerakan yang menentang pemerintah. Dari aktivitas yang terdokumentasi, Joko dan Jateng Guyub justru beberapa kali meminta audiensi dan menyampaikan tuntutan melalui mekanisme kelembagaan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari penyampaian pendapat dalam demokrasi dan perlu dibedakan dari tindakan yang melanggar hukum.
Pendekatan Kesbangpol sebaiknya dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Joko dapat diposisikan sebagai salah satu narahubung masyarakat dalam isu lingkungan dan agraria, khususnya untuk memperoleh informasi mengenai persoalan yang berkembang di kawasan Kendeng dan jaringan Jateng Guyub.
Koordinasi perlu dilakukan bersama perangkat daerah dan instansi yang memiliki kewenangan teknis, antara lain DLH, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bappeda, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum. Kesbangpol dapat berperan dalam memfasilitasi komunikasi sosial, memetakan potensi konflik, dan memastikan aspirasi masyarakat memperoleh ruang penyampaian yang konstruktif.
15. Kesimpulan profil
Joko Priyanto atau Joko Prianto, yang dikenal dengan panggilan Kang Print/Joko Prin, merupakan tokoh penggerak masyarakat yang memiliki rekam jejak dalam gerakan perlindungan Pegunungan Kendeng, khususnya di Kabupaten Rembang. Ia dikenal sebagai petani tembakau asal Desa Tegaldowo dan tokoh yang terlibat dalam JMPPK Rembang. Pengalamannya dalam gerakan penolakan pertambangan dan industri semen telah berlangsung jauh sebelum kemunculan Jateng Guyub dalam pemberitaan 2026.
Dalam perkembangannya, Joko memainkan peran koordinatif di Aliansi Jateng Guyub, sebuah jaringan masyarakat lintas daerah yang menyatukan aspirasi mengenai lingkungan, agraria, pertanian, buruh, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini menggunakan berbagai metode, mulai dari konsolidasi warga, audiensi, pengaduan kepada aparat, demonstrasi, longmarch, lari jarak jauh, hingga kegiatan simbolik berbasis tradisi Jawa.
Kekuatan utama Joko terletak pada pengalaman advokasi lingkungan dan agraria, kedekatannya dengan persoalan masyarakat petani, serta kemampuannya menghubungkan kelompok masyarakat dari berbagai daerah dalam satu agenda perjuangan. Isu yang dibawanya juga memiliki keterkaitan langsung dengan sejumlah persoalan strategis Jawa Tengah, terutama pengelolaan sumber daya alam, perlindungan kawasan karst, pertambangan, ketahanan pangan, konflik agraria, dan penegakan hukum.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Joko Priyanto merupakan tokoh yang perlu diperhitungkan dalam pemetaan komunikasi sosial dan dinamika gerakan masyarakat. Pendekatan yang tepat adalah membangun dialog secara terbuka, melakukan verifikasi terhadap setiap persoalan yang disampaikan, mengoordinasikan penyelesaian lintas sektor, serta menjaga agar ruang demokrasi dan penyampaian aspirasi berjalan dengan baik.
Dengan demikian, Joko lebih tepat dipahami sebagai penggerak advokasi masyarakat berbasis isu lingkungan dan agraria yang berkembang menjadi koordinator jaringan solidaritas lintas daerah, bukan semata-mata sebagai tokoh demonstrasi atau penolak pembangunan.