Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jawa Tengah
1. Identitas dan gambaran umum
Karmanto merupakan salah satu figur dalam gerakan organisasi pekerja di Jawa Tengah yang dikenal melalui kiprahnya dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP). Ia tercatat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPIP periode 2024–2029. Dalam sejumlah pemberitaan, Karmanto juga disebut sebagai Ketua FSPIP Jawa Tengah dan tampil sebagai salah satu tokoh yang aktif menyuarakan aspirasi pekerja di tingkat provinsi.
Keterlibatannya dalam gerakan buruh tidak hanya berkaitan dengan persoalan pengupahan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak pekerja, kepastian hubungan kerja, kebebasan berserikat, penolakan terhadap praktik outsourcing, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aktivitasnya memperlihatkan keterlibatan dalam berbagai bentuk perjuangan, mulai dari konsolidasi organisasi, demonstrasi, audiensi dengan pemerintah dan DPRD, hingga pendampingan dalam proses hukum.
Dalam sejumlah pemberitaan, nama Karmanto dicantumkan dengan gelar S.H., M.H. Namun, informasi mengenai tempat dan tanggal lahir, usia, riwayat keluarga, perguruan tinggi, tahun kelulusan, serta perjalanan pekerjaan sebelum aktif dalam organisasi buruh belum ditemukan dalam sumber terbuka yang memadai. Oleh karena itu, informasi biografis tersebut masih perlu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan atau melalui dokumen resmi organisasi.
2. Latar belakang dan perjalanan organisasi
Perjalanan Karmanto dalam gerakan buruh dapat dilihat dari aktivitasnya dalam membangun dan memperkuat organisasi pekerja melalui FSPIP. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan kolektif pekerja dalam menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak normatif, serta mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Kiprah Karmanto menunjukkan bahwa perjuangan serikat pekerja tidak hanya dilakukan melalui hubungan langsung antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dalam proses kebijakan publik. Persoalan upah minimum, sistem kerja kontrak, outsourcing, pemutusan hubungan kerja, dan kebebasan berserikat merupakan isu yang menurut FSPIP membutuhkan perhatian pemerintah serta kepastian perlindungan hukum.
Kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP FSPIP semakin ditegaskan dalam Kongres II FSPIP yang diselenggarakan di Hotel Siliwangi, Semarang, pada 14 September 2024. Dalam kongres yang diikuti sekitar 200 anggota dan pengurus dari wilayah Jawa Tengah tersebut, Karmanto kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP FSPIP periode 2024–2029 melalui mekanisme pemungutan suara. Terpilihnya kembali Karmanto menunjukkan adanya kepercayaan organisasi untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam mengembangkan organisasi dan memperjuangkan kepentingan pekerja.
Dalam kepengurusan tersebut, Arifin diberitakan menjabat sebagai Sekretaris Umum dan Sri Pudji Astuti sebagai Bendahara. Sejumlah bidang juga dibentuk untuk menangani fungsi organisasi, hukum, advokasi, media dan propaganda, perempuan dan anak, hubungan masyarakat dan antarlembaga, pendidikan, serta seni dan olahraga. Pembagian bidang tersebut menunjukkan bahwa FSPIP memiliki orientasi pengembangan organisasi yang tidak semata-mata berfokus pada aksi demonstrasi, tetapi juga pada pendidikan anggota, penguatan kapasitas kelembagaan, komunikasi publik, dan pendampingan pekerja.
3. Basis keanggotaan dan wilayah pengaruh FSPIP
Dalam pemberitaan pada November 2024, Karmanto menyampaikan bahwa FSPIP Jawa Tengah memiliki sekitar 11.000 anggota yang tersebar di enam wilayah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Jumlah tersebut merupakan keterangan yang disampaikan oleh Karmanto kepada media pada saat itu sehingga masih perlu diperbarui dan diverifikasi untuk menggambarkan kondisi organisasi pada 2026.
Basis keanggotaan FSPIP disebut berasal dari sejumlah sektor pekerjaan, antara lain industri mebel, tekstil, garmen, sepatu, dan jasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa jaringan organisasi memiliki keterkaitan dengan kawasan industri dan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya wilayah Semarang dan daerah sekitarnya.
Keberadaan anggota pada sektor-sektor tersebut menjadikan FSPIP memiliki kepentingan langsung terhadap berbagai persoalan hubungan industrial, seperti sistem pengupahan, target produksi, jam kerja, status pekerja, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, aktivitas organisasi yang dipimpin Karmanto berpotensi memiliki keterkaitan dengan dinamika ketenagakerjaan di sejumlah kawasan industri Jawa Tengah.
4. Afiliasi dan jaringan organisasi
Selain memimpin FSPIP, Karmanto juga memiliki keterkaitan dengan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT). Dalam sejumlah pemberitaan, ia disebut sebagai salah satu tokoh presidium atau koordinator dalam aliansi tersebut. ABJaT merupakan wadah konsolidasi berbagai organisasi pekerja yang memiliki kepentingan untuk menyatukan aspirasi dan memperkuat posisi tawar gerakan buruh di tingkat provinsi.
Melalui ABJaT, berbagai federasi dan serikat pekerja dapat menyampaikan tuntutan bersama dalam momentum tertentu, seperti peringatan Hari Buruh Internasional, penetapan upah minimum, maupun persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan respons pemerintah. Organisasi yang pernah muncul dalam pemberitaan mengenai aksi-aksi ABJaT antara lain FSPIP, FSPMI, FSP KEP KSPI, FSP Farmasi dan Kesehatan Reformasi, FSP ASPEK Indonesia, serta SB Semar Grobogan. Komposisi tersebut merupakan organisasi yang terlibat dalam kegiatan tertentu dan tidak dapat langsung dianggap sebagai daftar keanggotaan permanen ABJaT.
Keterlibatan Karmanto dalam jaringan lintas federasi menjadi salah satu aspek penting dalam memahami posisinya di gerakan buruh Jawa Tengah. Melalui koordinasi tersebut, isu yang awalnya menjadi kepentingan satu organisasi dapat berkembang menjadi tuntutan bersama yang melibatkan lebih banyak pekerja. Hal ini juga memungkinkan terbentuknya mobilisasi massa yang lebih besar dan meningkatkan daya tawar organisasi buruh dalam berkomunikasi dengan pemerintah maupun perusahaan.
Dalam pemberitaan pada 1 Mei 2024, Karmanto juga disebut sebagai koordinator FSPIP dan KASBI Jawa Tengah. Namun, informasi tersebut belum cukup untuk memastikan apakah terdapat hubungan struktural formal, keanggotaan, atau hanya koordinasi kegiatan. Oleh karena itu, keterkaitan dengan KASBI masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut sebelum dicantumkan sebagai afiliasi resmi.
5. Rekam jejak perjuangan dan aksi organisasi
Salah satu rekam jejak awal yang menonjol adalah keterlibatan Karmanto dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2023. Pada momentum tersebut, FSPIP bersama unsur organisasi buruh lainnya melakukan aksi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Aksi tersebut membawa tuntutan pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan penolakan terhadap ketentuan yang dinilai merugikan pekerja, termasuk persoalan pemotongan upah hingga 25 persen. Dalam aksi tersebut, Karmanto diberitakan sebagai Ketua FSPIP KASBI Jawa Tengah. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa sejak 2023, penolakan terhadap regulasi Cipta Kerja telah menjadi salah satu isu utama yang diperjuangkan oleh kelompok buruh yang dipimpinnya.
Pada peringatan May Day 1 Mei 2024, Karmanto kembali tampil sebagai salah satu tokoh yang menyuarakan aspirasi pekerja di Jawa Tengah. FSPIP menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Karmanto menyampaikan bahwa aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 1.500 pekerja dari Kota Semarang dan wilayah sekitarnya. Terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan, yaitu pencabutan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, penghentian praktik upah murah, jaminan kebebasan berserikat, penurunan beban biaya hidup, penghentian kriminalisasi aktivis buruh, serta penolakan terhadap gugatan APINDO Jawa Tengah mengenai penetapan UMK 2024.
Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa agenda perjuangan Karmanto tidak hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga mencakup persoalan struktural dalam hubungan industrial. FSPIP memandang kepastian status pekerjaan, perlindungan terhadap organisasi pekerja, serta keterjangkauan kebutuhan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan buruh.
Rekam jejak penting lainnya adalah keterlibatan Karmanto dalam sengketa penetapan UMK 2024. Dalam perkara Nomor 10/G/2024/PTUN.SMG, APINDO Jawa Tengah menggugat penetapan UMK Kota Semarang dan Kabupaten Jepara. Karmanto tercatat sebagai perwakilan pihak tergugat intervensi dari unsur buruh. Dalam perkara tersebut, ia turut mengawal kepentingan pekerja yang berkaitan dengan kebijakan penetapan upah minimum.
Pada 10 Juli 2024, PTUN Semarang menolak gugatan APINDO. Karmanto kemudian menyampaikan bahwa putusan tersebut merupakan kemenangan bagi buruh dan menyatakan akan terus mengawal proses hukum apabila terdapat upaya banding. Perkembangan selanjutnya, pada 26 September 2024, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Putusan Banding Nomor 79/B/2024/PTTUN.SBY menguatkan putusan PTUN Semarang. Dengan demikian, putusan yang menolak gugatan APINDO tetap dipertahankan pada tingkat banding. Keterlibatan Karmanto dalam perkara ini memperlihatkan penggunaan jalur hukum sebagai salah satu instrumen perjuangan organisasi pekerja, di samping aksi demonstrasi dan komunikasi politik.
Memasuki November 2024, perhatian Karmanto tertuju pada pengawalan penetapan upah minimum tahun 2025. Pada 21 November 2024, ia menyampaikan usulan agar kenaikan UMP Jawa Tengah 2025 mencapai minimal 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Usulan tersebut disampaikan setelah FSPIP melakukan audiensi dengan DPRD Jawa Tengah. Argumentasi yang disampaikan berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan hidup, serta kebutuhan pekerja untuk memperoleh upah yang layak.
Pada 5 Desember 2024, Karmanto kembali menyampaikan kritik terhadap kenaikan UMP sebesar 6,5 persen yang dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Ia juga menghubungkan persoalan pengupahan dengan potensi kenaikan PPN menjadi 12 persen yang dipandang dapat menambah beban ekonomi masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa FSPIP memandang kebijakan pengupahan perlu ditempatkan dalam konteks kondisi ekonomi rumah tangga pekerja secara menyeluruh.
Di sisi lain, Karmanto pernah menunjukkan pendekatan yang mengutamakan kondusivitas daerah. Menjelang Pilkada 2024, pada November 2024, ia menyampaikan komitmen FSPIP untuk tidak melakukan aksi atau pengerahan massa terkait usulan UMK sampai pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Ia menyatakan bahwa organisasi buruh perlu ikut menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung upaya pencegahan hoaks maupun isu SARA. Dalam kesempatan tersebut, FSPIP memilih menggunakan jalur audiensi dan komunikasi dengan DPRD untuk mengawal aspirasi pengupahan. Sikap ini memperlihatkan bahwa dalam momentum politik daerah, Karmanto pernah mengedepankan pendekatan dialogis dan menahan mobilisasi massa demi menjaga stabilitas sosial.
Pada peringatan May Day 2025, Karmanto kembali terlibat dalam konsolidasi gerakan buruh melalui ABJaT. Aksi yang berlangsung pada 1 Mei 2025 di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah tersebut melibatkan sejumlah federasi dan serikat pekerja. Karmanto bersama Aulia Hakim dari unsur FSPMI menjadi figur yang tampil menyampaikan aspirasi gerakan buruh. Salah satu agenda yang diangkat adalah sembilan tuntutan atau Nawa Prarthana yang mencakup persoalan outsourcing, kepastian hubungan kerja, perlindungan hak berserikat, pengupahan, serta penghentian tindakan yang dinilai melemahkan organisasi pekerja. Keterlibatan Karmanto dalam kegiatan tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu penghubung penting antara FSPIP dan jaringan gerakan buruh lintas federasi di Jawa Tengah.
Peristiwa yang cukup menonjol terjadi pada 24 Juni 2025, ketika FSPIP menggelar aksi di kantor dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara. Aksi tersebut berkaitan dengan permintaan penerbitan bukti pencatatan Pengurus Unit Kerja (PUK) FSPIP di PT Kanindo Makmur Jaya Factory 2. Menurut keterangan Karmanto, FSPIP telah mengajukan pencatatan kepengurusan pada 23 Mei 2025. Dalam perkembangan berikutnya, terdapat persoalan mutasi sejumlah pekerja yang menjadi pengurus serikat ke perusahaan lain di Sukoharjo. FSPIP menilai situasi tersebut menghambat proses pencatatan organisasi dan menduga adanya praktik pemberangusan serikat pekerja atau union busting.
Dalam aksi tersebut, FSPIP meminta agar bukti pencatatan PUK diterbitkan, kebebasan berserikat dijamin, dan dugaan pemberangusan serikat ditindaklanjuti. Karmanto diberitakan sebagai salah satu koordinator aksi yang menyampaikan kronologi dan tuntutan organisasi. Perlu ditegaskan bahwa dugaan union busting merupakan klaim yang disampaikan pihak FSPIP dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai kesalahan perusahaan. Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan perhatian Karmanto terhadap perlindungan hak pekerja untuk membentuk dan menjalankan organisasi serikat di lingkungan perusahaan.
Pada 30 April 2026, Karmanto kembali menyampaikan rencana mobilisasi buruh dalam rangka peringatan May Day. Aksi direncanakan berlangsung di tiga lokasi, yaitu Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, dan Jakarta. Ia memperkirakan sekitar 1.250 peserta dari Aliansi Buruh Jawa Tengah akan terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut. Tuntutan yang disampaikan mencakup penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, penghentian pemberangusan serikat pekerja, perlindungan terhadap pekerja yang mengalami PHK sepihak setelah mendirikan serikat, pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang lebih berpihak kepada pekerja, pengurangan kesenjangan upah antara Jawa Tengah dan provinsi lain, serta peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp75 juta per tahun.
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sampai 2026 Karmanto masih aktif dalam menyuarakan isu ketenagakerjaan, mengorganisasi aspirasi pekerja, dan membangun koordinasi lintas federasi. May Day menjadi salah satu momentum utama untuk menyatukan tuntutan buruh sekaligus menyampaikan tekanan kepada pemerintah agar memberikan perhatian terhadap persoalan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.
6. Orientasi perjuangan dan isu strategis yang dibawa
Berdasarkan rekam jejak kegiatan dan pernyataan publiknya, orientasi perjuangan Karmanto dapat dipahami sebagai upaya memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui perubahan kebijakan serta penguatan posisi organisasi serikat pekerja.
Persoalan pengupahan merupakan salah satu isu yang paling konsisten disuarakan. Karmanto menilai bahwa penetapan UMP dan UMK harus memperhatikan kebutuhan hidup pekerja, perkembangan harga kebutuhan pokok, serta kondisi ekonomi masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan kritik terhadap kenaikan upah yang dinilai belum memadai dan mengusulkan peningkatan yang lebih besar. Perjuangan tersebut juga terlihat dalam keterlibatannya mengawal sengketa UMK 2024 melalui proses peradilan.
Selain pengupahan, Karmanto secara konsisten menyoroti sistem kerja kontrak dan outsourcing. Dalam pandangan gerakan buruh yang disampaikannya, sistem kerja tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hubungan kerja dan melemahkan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, FSPIP mendorong adanya kepastian status pekerjaan dan perlindungan terhadap pekerja dari praktik hubungan kerja yang dianggap tidak memberikan jaminan kesejahteraan.
Isu kebebasan berserikat juga menjadi perhatian penting. Kasus pencatatan PUK FSPIP di PT Kanindo Makmur Jaya menunjukkan bahwa organisasi memandang hak pekerja untuk membentuk serikat sebagai salah satu unsur mendasar dalam hubungan industrial. Karmanto menempatkan perlindungan terhadap pengurus dan anggota serikat sebagai bagian dari perjuangan organisasi, termasuk ketika menghadapi persoalan mutasi, PHK, atau tindakan yang dinilai menghambat aktivitas serikat pekerja.
Di samping itu, isu PHK, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan pekerja perempuan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penurunan beban biaya hidup juga muncul dalam berbagai agenda perjuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi gerakan yang dibawa Karmanto memiliki cakupan cukup luas dan berkaitan langsung dengan kualitas hidup pekerja beserta keluarganya.
7. Analisis posisi dan pengaruh dalam gerakan buruh Jawa Tengah
Dari keseluruhan rekam jejak tersebut, Karmanto dapat dipandang sebagai salah satu tokoh yang memiliki posisi strategis dalam dinamika gerakan buruh Jawa Tengah. Posisi tersebut terutama didukung oleh tiga hal, yaitu kepemimpinannya di FSPIP, keterlibatannya dalam koordinasi ABJaT, serta pengalamannya dalam mengawal isu ketenagakerjaan melalui jalur demonstrasi, audiensi, dan proses hukum.
Sebagai Ketua Umum DPP FSPIP, Karmanto memiliki legitimasi organisasi untuk menyampaikan sikap dan memperjuangkan kepentingan anggota. Sementara itu, keterlibatannya dalam ABJaT memperluas ruang pengaruhnya karena memungkinkan koordinasi dengan organisasi pekerja lain. Dalam situasi tertentu, jaringan lintas federasi tersebut dapat menjadi kekuatan kolektif untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan.
Pengaruh Karmanto juga terlihat dari kemampuannya membawa isu ketenagakerjaan ke ruang kebijakan publik. Persoalan UMK 2024, misalnya, tidak hanya disampaikan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga dikawal melalui proses peradilan. Demikian pula, persoalan pencatatan PUK di Jepara menunjukkan bahwa organisasi yang dipimpinnya berupaya membawa persoalan di tingkat perusahaan ke ruang advokasi dan perhatian pemerintah daerah.
Pola gerakan Karmanto dapat dikategorikan sebagai gerakan advokasi buruh yang menggabungkan pengorganisasian anggota, konsolidasi lintas organisasi, tekanan publik, dan penggunaan jalur kelembagaan. Ia juga memperlihatkan pendekatan yang tidak selalu konfrontatif, sebagaimana terlihat dari komitmen menjaga kondusivitas menjelang Pilkada 2024 dan penggunaan audiensi dengan DPRD sebagai saluran penyampaian aspirasi.
Dengan demikian, Karmanto merupakan figur yang perlu diperhatikan dalam pemetaan stakeholder ketenagakerjaan Jawa Tengah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi agenda penetapan upah minimum, peringatan May Day, perselisihan hubungan industrial, maupun persoalan kebebasan berserikat.
8. Potensi dinamika dan perhatian pemerintah daerah
Dalam perspektif pemerintah daerah, aktivitas Karmanto dan FSPIP memiliki keterkaitan langsung dengan beberapa isu strategis yang berpotensi memengaruhi situasi sosial dan ekonomi Jawa Tengah. Isu pertama adalah penetapan UMP dan UMK. Setiap proses penetapan upah minimum berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah. Mengingat Karmanto memiliki rekam jejak aktif dalam mengawal kebijakan pengupahan, komunikasi dengan FSPIP menjadi penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mengantisipasi potensi aksi massa.
Isu kedua adalah kebebasan berserikat dan persoalan hubungan industrial di perusahaan. Kasus pencatatan PUK di Jepara menunjukkan bahwa persoalan organisasi pekerja dapat berkembang menjadi aksi terbuka apabila tidak memperoleh penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak serikat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mekanisme pencatatan serikat, mediasi perselisihan, dan pengawasan ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Isu ketiga adalah konsolidasi lintas federasi melalui ABJaT. Keterlibatan berbagai organisasi dalam satu aliansi dapat memperbesar jumlah peserta aksi dan memperluas cakupan tuntutan. Kondisi ini perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik dengan para koordinator organisasi serta memastikan bahwa penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Isu keempat adalah hubungan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing industri. Tuntutan peningkatan upah, kepastian kerja, dan perlindungan sosial perlu ditempatkan dalam dialog yang mempertemukan kepentingan pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Pendekatan tersebut penting agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
9. Rekomendasi pendekatan Kesbangpol Jawa Tengah
Dalam konteks tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Karmanto layak dipetakan sebagai tokoh organisasi pekerja yang memiliki kapasitas konsolidasi dan keterlibatan dalam dinamika sosial ketenagakerjaan. Pendekatan yang diperlukan bukan dengan menempatkan organisasi buruh sebagai objek pengawasan semata, melainkan sebagai mitra masyarakat sipil yang memiliki hak menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Kesbangpol dapat membangun komunikasi kelembagaan secara berkala dengan Karmanto, baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum FSPIP maupun sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam ABJaT. Komunikasi tersebut penting terutama menjelang momentum May Day, penetapan UMP dan UMK, serta agenda ketenagakerjaan lain yang berpotensi menimbulkan mobilisasi massa. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat memahami persoalan yang berkembang sekaligus memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi secara konstruktif.
Dalam menangani persoalan teknis ketenagakerjaan, Kesbangpol perlu memperkuat koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya. Kesbangpol dapat berperan dalam fasilitasi komunikasi, pemetaan dinamika sosial, dan deteksi dini potensi konflik, sedangkan penanganan substantif persoalan upah, PHK, perselisihan hubungan industrial, dan pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.
Pemerintah juga dapat mendorong ruang dialog antara FSPIP, ABJaT, asosiasi pengusaha, dan perangkat daerah untuk membahas isu-isu strategis seperti upah layak, kepastian hubungan kerja, perlindungan pekerja perempuan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penyelesaian perselisihan. Dialog tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan komunikasi dan mencegah persoalan hubungan industrial berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Selain itu, FSPIP dapat menjadi mitra dalam program edukasi ketenagakerjaan, literasi jaminan sosial, peningkatan kapasitas organisasi pekerja, pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi di kawasan industri. Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja sekaligus membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas pemerintah dalam berinteraksi dengan organisasi pekerja. Pemerintah perlu memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh federasi dan serikat pekerja, tanpa membedakan pandangan maupun afiliasi organisasi. Dengan pendekatan tersebut, Kesbangpol dapat memperkuat kepercayaan organisasi masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membantu menjaga stabilitas sosial di Jawa Tengah.
10. Kesimpulan
Karmanto merupakan salah satu tokoh gerakan buruh Jawa Tengah yang memiliki peran penting melalui kepemimpinannya di Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan. Terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP FSPIP periode 2024–2029 memperlihatkan keberlanjutan mandat kepemimpinan organisasi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada media pada 2024, FSPIP memiliki sekitar 11.000 anggota yang tersebar di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Batang, Demak, Jepara, dan Pati, dengan basis pekerjaan pada sektor mebel, tekstil, garmen, sepatu, dan jasa.
Rekam jejak Karmanto memperlihatkan konsistensi dalam memperjuangkan persoalan pengupahan, penolakan terhadap outsourcing, kepastian hubungan kerja, perlindungan hak berserikat, serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Ia juga memiliki pengalaman dalam mengawal kebijakan melalui jalur hukum, sebagaimana terlihat dalam perkara gugatan UMK 2024, serta terlibat aktif dalam aksi May Day dan advokasi pencatatan serikat pekerja di Jepara.
Keterlibatannya dalam ABJaT memperlihatkan bahwa pengaruh Karmanto tidak hanya berada pada lingkup internal FSPIP, tetapi juga menjangkau jaringan gerakan buruh lintas federasi. Kemampuan mengonsolidasikan aspirasi dan menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi, audiensi, serta jalur hukum menjadikannya salah satu figur yang relevan dalam dinamika ketenagakerjaan di Jawa Tengah.
Dari perspektif Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Karmanto perlu diposisikan sebagai tokoh organisasi pekerja yang strategis untuk diajak berkomunikasi dan dilibatkan dalam upaya membangun hubungan industrial yang harmonis, memperkuat dialog sosial, serta mencegah potensi konflik ketenagakerjaan. Pendekatan yang terbuka, setara, dan berbasis penyelesaian masalah akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada pengendalian aksi. Dengan demikian, aspirasi buruh dapat disalurkan secara demokratis, persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara proporsional, dan stabilitas sosial serta iklim investasi di Jawa Tengah tetap terjaga.