Akademisi, peneliti sosiologi agama, dan pegiat isu kebebasan beragama serta kerukunan sosial di Jawa Tengah
1. Identitas dan gambaran umum
Dr. Tedi Kholiludin, M.Si. merupakan akademisi dan peneliti yang dikenal melalui kiprahnya dalam bidang sosiologi agama, studi keberagaman, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta advokasi terhadap kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi. Ia memiliki basis aktivitas di Kota Semarang dan dikenal luas melalui keterlibatannya di Yayasan Pemberdayaan Komunitas Lembaga Studi Sosial dan Agama (YPK eLSA).
Tedi bukan semata-mata dikenal sebagai pengajar perguruan tinggi, melainkan juga sebagai intelektual publik yang aktif menyampaikan pandangan mengenai persoalan toleransi, relasi antarumat beragama, kebijakan pemerintah, dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Karakter kiprahnya mempertemukan tiga ranah sekaligus, yaitu dunia akademik, kerja penelitian masyarakat sipil, dan advokasi kebijakan publik.
Dalam berbagai pemberitaan, Tedi disebut sebagai Direktur eLSA dan pada dokumen kepengurusan YPK eLSA periode 2020–2023 tercantum sebagai Ketua Yayasan. Pada pemberitaan Juli 2026, ia disebut sebagai Ketua eLSA. Perbedaan penyebutan jabatan ini perlu dibaca berdasarkan periode dan struktur kelembagaan masing-masing, sehingga jabatan formal terkininya tetap perlu dikonfirmasi melalui dokumen kepengurusan terbaru.
2. Latar belakang pendidikan dan perjalanan intelektual
Latar belakang pendidikan Tedi Kholiludin memperlihatkan perpaduan antara studi keislaman dan ilmu sosial. Berdasarkan profil penulis buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dipublikasikan dalam dokumen pembelajaran, ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang pada 2001–2006.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister Sosiologi Agama di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga. Profil tersebut mencantumkan dua rentang pendidikan magister, yakni 2007–2008 dan 2009–2014. Rincian gelar dan jenjang akademik terakhirnya sebaiknya disesuaikan dengan CV resmi atau profil perguruan tinggi, tetapi sumber tersebut mencantumkan namanya dengan gelar Dr. dan M.Si.
Kombinasi pendidikan syariah dan sosiologi agama memberikan landasan untuk membaca agama tidak hanya sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berhubungan dengan identitas, kekuasaan, kebudayaan, relasi antarkelompok, serta kebijakan negara.
Pendekatan tersebut terlihat dalam karya dan aktivitas penelitiannya. Ia banyak memberi perhatian pada persoalan masyarakat yang berada di posisi rentan, terutama penghayat kepercayaan, kelompok minoritas agama, dan komunitas yang mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan publik maupun menjalankan hak konstitusionalnya.
Dalam konteks Jawa Tengah, keahliannya relevan dengan persoalan kerukunan umat beragama karena pendekatannya tidak berhenti pada ajakan untuk hidup berdampingan, tetapi juga menyoroti bagaimana kebijakan, struktur sosial, dan praktik pemerintahan dapat memengaruhi hubungan antarwarga.
3. Riwayat pekerjaan dan afiliasi kelembagaan
Perjalanan profesional Tedi Kholiludin memperlihatkan hubungan erat antara kegiatan akademik dan aktivitas masyarakat sipil.
Dalam profil profesional yang dipublikasikan pada dokumen pendidikan, ia tercatat sebagai dosen Metodologi Studi Agama di Universitas Wahid Hasyim Semarang sejak 2016. Pada periode yang sama, ia juga tercatat sebagai peneliti di Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang. Dokumen tersebut juga mencatat keterlibatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah periode 2018–2023.
Afiliasi tersebut penting untuk dipahami karena mempertemukan tiga lingkungan yang memiliki karakter berbeda.
Pertama, lingkungan perguruan tinggi yang menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan pembentukan wacana akademik.
Kedua, lingkungan masyarakat sipil melalui eLSA yang bergerak dalam penelitian sosial-keagamaan, pemantauan kebebasan beragama, penguatan kelompok rentan, dan advokasi kebijakan.
Ketiga, lingkungan organisasi keagamaan melalui keterlibatannya dalam struktur PWNU Jawa Tengah. Afiliasi ini memberikan pengalaman dalam ekosistem organisasi keagamaan yang memiliki jaringan sosial luas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketiga lingkungan tersebut dapat menjadi modal sosial dan intelektual dalam membangun komunikasi dengan akademisi, organisasi keagamaan, komunitas lintas iman, lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil.
4. eLSA dan peran strategisnya dalam isu sosial-keagamaan
Salah satu identitas kelembagaan yang paling kuat melekat pada Tedi Kholiludin adalah eLSA Semarang. Lembaga ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan aktivitas jurnalisme mahasiswa dan kegelisahan terhadap praktik diskriminasi, kekerasan, serta intoleransi.
Dalam wawancara yang dipublikasikan eLSA pada Februari 2021, Tedi menjelaskan bahwa lembaga tersebut didirikan pada 2005 oleh dirinya bersama sejumlah kawan yang ketika itu aktif sebagai jurnalis mahasiswa di IAIN Walisongo Semarang. Gagasan awal pembentukannya adalah menyediakan wadah untuk mendiseminasikan kegiatan ant diskriminasi, mendorong nirkekerasan, dan menyebarluaskan toleransi.
Pada awalnya eLSA berbentuk perkumpulan yang bekerja pada isu toleransi, penguatan hak kelompok minoritas, dan kebebasan beragama. Pada 2016, lembaga tersebut bertransformasi menjadi yayasan dengan cakupan kerja yang juga menyentuh penguatan kelompok marginal.
elsaonline.com
Dokumen struktur YPK eLSA periode 2020–2023 mencantumkan Tedi sebagai Ketua Yayasan. Struktur tersebut juga menunjukkan adanya pembagian kerja kelembagaan, antara lain divisi advokasi dan divisi penerbitan. Sejumlah nama akademisi dan aktivis tercantum dalam struktur pendiri, penasihat, serta pengurusnya.
pegawai.walisongo.ac.id
Hal ini menunjukkan bahwa eLSA bukan sekadar komunitas diskusi informal, melainkan lembaga masyarakat sipil dengan struktur organisasi dan kegiatan penelitian serta advokasi yang terorganisasi.
Dalam praktiknya, eLSA menjalankan sejumlah kegiatan, seperti pemantauan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, penyusunan laporan tahunan, publikasi hasil penelitian, pendampingan komunitas, penguatan jejaring advokasi, dan dialog dengan pemangku kepentingan.
Dengan posisi Tedi sebagai salah satu figur utama di lembaga tersebut, pandangan dan aktivitasnya memiliki keterkaitan erat dengan agenda eLSA dalam mengawal isu keberagaman di Jawa Tengah.
5. Karya tulis, penelitian, dan kontribusi akademik
Tedi Kholiludin memiliki perhatian akademik yang cukup luas, terutama pada sosiologi agama, identitas sosial, relasi antarumat beragama, diskriminasi, dan kebudayaan.
Beberapa karya yang tercantum dalam profil penulisnya antara lain:
Jalan Sunyi Pewaris Tradisi: Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah (2014).- Menjaga Tradisi di Garis Tepi: Identitas, Pertahanan dan Perlawanan Kultural Masyarakat Etno-Religius (2018).
- Prahara Tionghoa: Etnis Tionghoa dan Peristiwa “Gedoran Cina” di Caracas-Cilimus, Kuningan Tahun 1947 (2018).
- Bersarung Menatap Salib: Pandangan Muslim tentang Gereja, Kebangsaan dan Kemajemukan (2019).
- Lebaran di Jawa: Tradisi, Simbol dan Memori (2019).
- Pécinan di Pecinan: Santri, Tionghoa dan Tuan Rumah Kebudayaan Bersama di Kota Semarang (2019).
Dalam bidang penelitian, profil tersebut juga mencantumkan kajian mengenai toleransi dan konflik keagamaan di Jawa Tengah tahun 2020, konstruksi identitas keagamaan, agama dan ruang sosial, serta sejarah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
SMA Isaka Library Blog
Dari tema-tema tersebut terlihat bahwa perhatian akademiknya tidak terbatas pada hubungan antaragama secara teologis. Ia juga mengkaji bagaimana identitas etnis, tradisi, kebudayaan, sejarah, dan kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan sosial.
Karya mengenai penghayat kepercayaan, misalnya, memiliki relevansi langsung dengan persoalan pelayanan administrasi kependudukan, pengakuan identitas, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan publik. Sementara kajian tentang masyarakat Tionghoa dan tradisi keagamaan memperlihatkan perhatiannya pada sejarah relasi sosial serta pembentukan identitas masyarakat majemuk.
6. Rekam jejak kegiatan, advokasi, dan aksi yang pernah dilakukan
a. Pemantauan dan advokasi kasus intoleransi di Jawa Tengah
Salah satu kegiatan yang menonjol adalah pemantauan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada Januari 2018, Tedi dalam kapasitasnya sebagai Direktur eLSA menyampaikan hasil pemantauan bahwa sepanjang 2017 terdapat puluhan kasus pelanggaran kebebasan beragama di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Ia menyoroti persoalan penolakan kegiatan keagamaan, pendirian rumah ibadah, konflik horizontal, serta semakin terbukanya aktivitas kelompok intoleran. Dalam keterangannya kepada ANTARA, ia menekankan pentingnya keterbukaan masyarakat dalam menerima perbedaan dan memahami toleransi sebagai pengakuan serta kerja sama antarkelompok.
ANTARA News Jateng
Pernyataan tersebut memperlihatkan pola kerja Tedi yang mengandalkan hasil pemantauan dan penelitian untuk membangun wacana publik. Ia menggunakan data kasus dan analisis sosial sebagai dasar menyampaikan kritik terhadap kondisi kebebasan beragama.
b. Advokasi pendirian rumah ibadah di Jepara
Salah satu pengalaman advokasi yang cukup penting adalah keterlibatan eLSA dalam jejaring pendampingan persoalan pembangunan Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Dermolo, Kabupaten Jepara.
Dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Indonesia pada April 2023, Tedi memaparkan pengalaman advokasi kasus tersebut. Persoalan yang dihadapi jemaat berkaitan dengan hambatan administratif dan penolakan pembangunan rumah ibadah yang berlangsung dalam waktu panjang.
Dalam penjelasannya, ia menguraikan pentingnya memperluas jejaring advokasi, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, melibatkan media, serta menggunakan jalur struktural untuk mencari penyelesaian.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan advokasi yang dikembangkan tidak hanya berbentuk pernyataan atau kritik di ruang publik. Pendekatan yang digunakan juga mencakup penguatan jaringan, audiensi, komunikasi dengan pemerintah, dan penggunaan mekanisme kebijakan untuk memperoleh penyelesaian.
Pengalaman ini penting karena menunjukkan pemahaman Tedi mengenai hubungan antara persoalan di tingkat komunitas dan struktur pengambilan keputusan pemerintah daerah.
c. Keterlibatan dalam program penanggulangan HIV/AIDS
Pada Februari 2021, Tedi dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Sub Recipient YPK eLSA menyampaikan bahwa lembaganya menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS sebagai mitra Yayasan Spiritia.
Program tersebut melibatkan sepuluh lembaga mitra di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Dalam keterangannya, Tedi menyebut bahwa program penanganan HIV/AIDS telah menjadi bagian dari aktivitas lembaga sejak sekitar 2013.
Kegiatan ini memperlihatkan bahwa cakupan kerja eLSA tidak hanya berfokus pada isu kerukunan beragama, tetapi juga menyentuh persoalan kelompok rentan, kesehatan masyarakat, dan penguatan komunitas.
d. Pendidikan sebagai infrastruktur perdamaian
Pada 27 Mei 2025, Tedi menjadi pembicara dalam seminar terbuka yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang bersama Komunitas Gusdurian.
Dalam kegiatan yang mengangkat tema menyikapi intoleransi beragama dan tantangan sistem pendidikan, ia menyampaikan gagasan bahwa pendidikan perlu diposisikan sebagai infrastruktur perdamaian.
Ia menjelaskan bahwa toleransi tidak cukup dipahami sebagai sikap membiarkan keberadaan kelompok yang berbeda. Toleransi juga perlu berkembang menuju penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan.
Dengan merujuk pada pemikiran Rainer Forst, ia membahas empat model toleransi, yaitu permission, coexistence, respect, dan esteem. Ia menempatkan penghargaan terhadap perbedaan sebagai tingkat toleransi yang lebih tinggi.
Gagasan penting yang disampaikannya adalah bahwa lembaga pendidikan perlu membangun nilai, norma, dan regulasi yang mendukung perdamaian. Dengan demikian, sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan budaya toleransi.
Amanat
e. Kritik terhadap penundaan izin pembangunan rumah ibadah
Pada 15 Juli 2026, Tedi kembali menjadi perhatian publik melalui keterangannya mengenai persoalan perizinan rumah ibadah di Jawa Tengah.
Dalam konferensi pers di Kantor LBH Semarang, ia mengkritisi praktik yang disebut sebagai politik penundaan, yaitu penundaan proses penerbitan izin pembangunan rumah ibadah dengan alasan menunggu momentum politik seperti Pilkades, Pilpres, atau Pilkada.
Ia menyoroti kasus pembangunan Gereja Bethel Tabernakel Kao di Leyangan, Kabupaten Semarang, yang menurut pemberitaan telah mengalami proses perizinan selama delapan tahun tanpa memperoleh kepastian.
Menurut Tedi, persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin banyak muncul pada tingkat akar rumput, termasuk dalam hubungan antara warga dengan perangkat pemerintahan lokal. Ia menilai alasan menunggu momentum politik dapat menghambat pemenuhan hak konstitusional warga.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Tedi secara konsisten mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan tidak membiarkan persoalan hak beragama berlarut-larut karena pertimbangan politik praktis.
f. Dukungan terhadap masyarakat sipil dalam kasus Dera dan Munif
Pada 5 Desember 2025, Tedi tercatat sebagai salah satu dari sepuluh tokoh agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Adetya Pramandira (Dera) dan Fathul Munif.
Dalam pemberitaan LBH Semarang, Tedi disebut sebagai Ketua Yayasan Pemberdayaan Komunitas Lembaga Studi Sosial dan Agama (YPK eLSA) Semarang. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitasnya juga bersinggungan dengan isu hak-hak sipil dan dukungan terhadap proses hukum yang dipandang perlu memperoleh perhatian masyarakat.
Catatan ini perlu dipahami secara proporsional: pengajuan penangguhan penahanan merupakan bentuk dukungan dan permohonan melalui jalur hukum, bukan dengan sendirinya bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam seluruh tindakan atau perkara yang sedang ditangani.
7. Jejaring organisasi dan hubungan dengan kelompok masyarakat sipil
Dilihat dari perjalanan organisasinya, Tedi Kholiludin memiliki jejaring yang terbentuk melalui beberapa lingkungan.
Pertama, jaringan Nahdlatul Ulama. Keterlibatannya sebagai Wakil Sekretaris PWNU Jawa Tengah periode 2018–2023 merupakan salah satu afiliasi organisasi yang penting. Pengalaman tersebut memberinya ruang interaksi dengan struktur organisasi keagamaan, tokoh pesantren, akademisi, dan komunitas NU di Jawa Tengah. Namun, afiliasi historis tersebut tidak boleh langsung diartikan sebagai representasi resmi NU dalam setiap pernyataan atau aktivitasnya saat ini.
Kedua, jaringan masyarakat sipil dan advokasi kebebasan beragama. Melalui eLSA, Tedi memiliki hubungan kerja dengan organisasi yang bergerak pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak asasi manusia, bantuan hukum, serta penguatan komunitas. Pengalaman advokasi kasus GITJ Dermolo memperlihatkan keterhubungan eLSA dengan Lakpesdam NU Jepara, media massa, LBH, FKUB, dan berbagai unsur masyarakat sipil.
Ketiga, jaringan akademisi dan perguruan tinggi. Posisi sebagai dosen Universitas Wahid Hasyim serta keterlibatannya dalam berbagai forum ilmiah memperluas aksesnya terhadap kalangan dosen, mahasiswa, peneliti, dan lembaga pendidikan. Ia juga pernah menjadi narasumber dalam kegiatan akademik di UIN Walisongo dan forum seminar yang melibatkan Kesbangpol Jawa Tengah.
Keempat, jaringan komunitas lintas agama dan kelompok minoritas. Fokus penelitian dan advokasinya membuat eLSA berinteraksi dengan komunitas penghayat kepercayaan, kelompok minoritas agama, komunitas gereja, serta kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan diskriminasi. Jaringan ini tidak dapat dipandang sebagai satu organisasi dengan keanggotaan tunggal, melainkan sebagai jejaring kerja yang terbentuk berdasarkan isu dan kebutuhan advokasi.
8. Pola pendekatan, karakter gerakan, dan strategi advokasi
Berdasarkan rekam jejak publik yang dapat ditelusuri, terdapat beberapa karakter yang menonjol dari aktivitas Tedi Kholiludin.
Pertama, pendekatan berbasis penelitian dan data. Ia menggunakan laporan pemantauan, kajian akademik, dokumentasi kasus, dan analisis sosial untuk membangun argumentasi. Dalam isu kebebasan beragama, misalnya, eLSA tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga melakukan pemantauan dan menyusun laporan mengenai kejadian di berbagai wilayah.
Kedua, advokasi berbasis jaringan. Pengalaman eLSA dalam persoalan rumah ibadah memperlihatkan pentingnya membangun koalisi dengan organisasi lain, tokoh agama, media, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini memperluas ruang penyelesaian persoalan yang awalnya terjadi pada tingkat komunitas.
Ketiga, penggunaan ruang publik untuk memengaruhi kebijakan. Tedi cukup aktif menyampaikan pandangan melalui konferensi pers, pemberitaan media, seminar, diskusi, dan publikasi penelitian. Cara tersebut memungkinkan isu yang semula bersifat lokal mendapatkan perhatian lebih luas.
Keempat, pendekatan struktural dan kelembagaan. Ia tidak hanya mengandalkan kegiatan kampanye atau pernyataan publik, tetapi juga mendorong penyelesaian melalui audiensi, komunikasi dengan pemerintah, dan intervensi pada mekanisme kelembagaan. Pengalamannya menjelaskan strategi advokasi melalui FKUB dalam kasus rumah ibadah menjadi salah satu contoh.
Kelima, pendekatan pendidikan dan penguatan wacana. Ia memandang pendidikan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun perdamaian jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa agenda toleransi tidak hanya diarahkan pada penyelesaian konflik, tetapi juga pembentukan nilai dan budaya masyarakat.
9. Potensi pengaruh dan kekuatan jaringan
Dalam pemetaan tokoh, pengaruh Tedi Kholiludin lebih tepat dianalisis berdasarkan kapasitas intelektual, posisi kelembagaan, jaringan advokasi, dan kemampuan membentuk opini publik, bukan berdasarkan jumlah massa yang dapat dimobilisasi.
Ada beberapa sumber pengaruh yang dapat diidentifikasi.
| Dimensi | Potensi pengaruh
| Akademik | Memiliki kapasitas menyampaikan analisis sosiologi agama dan persoalan sosial-keagamaan
| Kelembagaan | Memiliki pengalaman kepemimpinan dan aktivitas di YPK eLSA
| Keagamaan | Memiliki pengalaman organisasi di lingkungan PWNU Jawa Tengah
| Masyarakat sipil | Memiliki jejaring dengan organisasi advokasi, bantuan hukum, dan komunitas lintas iman
| Media dan opini publik | Aktif menyampaikan pandangan dan hasil pemantauan melalui media
| Kebijakan publik | Memiliki pengalaman memberikan masukan dan kritik terhadap persoalan pelayanan publik dan kebebasan beragama
| Akademik | Memiliki kapasitas menyampaikan analisis sosiologi agama dan persoalan sosial-keagamaan
| Kelembagaan | Memiliki pengalaman kepemimpinan dan aktivitas di YPK eLSA
| Keagamaan | Memiliki pengalaman organisasi di lingkungan PWNU Jawa Tengah
| Masyarakat sipil | Memiliki jejaring dengan organisasi advokasi, bantuan hukum, dan komunitas lintas iman
| Media dan opini publik | Aktif menyampaikan pandangan dan hasil pemantauan melalui media
| Kebijakan publik | Memiliki pengalaman memberikan masukan dan kritik terhadap persoalan pelayanan publik dan kebebasan beragama
Dari aspek kekuatan massa, tidak ditemukan data publik yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah anggota eLSA, jumlah komunitas yang berada di bawah koordinasinya, ataupun jumlah orang yang dapat dimobilisasi langsung oleh Tedi.
Karena itu, perlu dibedakan antara basis organisasi, jejaring kemitraan, komunitas dampingan, dan massa aksi. Keempatnya bukan kategori yang sama.
Sebagai contoh, komunitas yang pernah bekerja sama dengan eLSA dalam suatu kegiatan advokasi tidak otomatis menjadi anggota eLSA atau berada di bawah komando Tedi. Demikian pula, jumlah peserta seminar atau dukungan dalam suatu pernyataan bersama tidak dapat langsung dianggap sebagai kapasitas mobilisasi massa.
Penilaian yang lebih tepat adalah bahwa Tedi memiliki potensi pengaruh yang relatif kuat pada ranah wacana sosial-keagamaan, advokasi kebebasan beragama, dan jejaring masyarakat sipil di Jawa Tengah.
10. Isu strategis yang menjadi perhatian
Berdasarkan karya akademik, kegiatan advokasi, dan pernyataan publiknya, terdapat sejumlah isu yang secara konsisten menjadi perhatian Tedi Kholiludin.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan. Isu ini merupakan salah satu fokus utama melalui kegiatan pemantauan eLSA. Perhatian utamanya mencakup penolakan rumah ibadah, pembatasan kegiatan keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak beribadah.
Perlindungan penghayat kepercayaan. Melalui penelitian mengenai diskriminasi layanan publik terhadap penghayat kepercayaan di Jawa Tengah, ia memberi perhatian pada persoalan pengakuan identitas dan akses yang setara terhadap pelayanan negara.
Penguatan kerukunan dan toleransi. Ia cenderung mendorong pemahaman toleransi yang tidak berhenti pada hidup berdampingan, tetapi berkembang menjadi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Demokrasi dan kebebasan sipil. Keterlibatannya dalam forum masyarakat sipil serta kritik terhadap praktik penundaan penyelesaian persoalan rumah ibadah memperlihatkan perhatian terhadap hubungan antara kebijakan politik dan pemenuhan hak warga negara.
Pendidikan dan perdamaian. Ia memandang pendidikan sebagai instrumen pembentukan masyarakat yang toleran. Hal ini berpotensi menjadi salah satu tema utama dalam aktivitas akademik dan advokasinya.
Keadilan sosial dan kelompok rentan. Aktivitas eLSA dalam program HIV/AIDS dan penguatan kelompok marginal menunjukkan bahwa perhatian kelembagaan yang dipimpinnya tidak terbatas pada persoalan agama, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan kesejahteraan kelompok rentan.
11. Analisis posisi Tedi Kholiludin dalam konteks Jawa Tengah
Dalam konteks sosial-politik Jawa Tengah, Tedi Kholiludin dapat ditempatkan sebagai figur masyarakat sipil yang memiliki kapasitas intelektual dan jaringan kelembagaan pada isu keberagaman.
Ia bukan semata-mata tokoh organisasi keagamaan, tetapi juga figur yang menghubungkan hasil penelitian dengan persoalan konkret di masyarakat. Kemampuan tersebut terlihat dari keterlibatannya dalam pemantauan kasus, penyampaian pandangan di media, forum akademik, serta advokasi yang melibatkan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
Posisi tersebut membuatnya berpotensi menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan isu kerukunan umat beragama, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta penanganan persoalan diskriminasi di Jawa Tengah.
Di sisi lain, pandangan kritis yang disampaikannya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam persoalan perizinan rumah ibadah, menunjukkan bahwa relasi dengan pemerintah dapat berlangsung dalam bentuk dialog sekaligus kritik. Hal ini merupakan karakter yang lazim dalam hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil.
Oleh karena itu, pendekatan terhadap Tedi sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan intoleransi atau konflik keagamaan. Ia juga dapat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, evaluasi program, penelitian, dan pengembangan kapasitas aparatur maupun masyarakat.
12. Rekomendasi pendekatan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan karakter dan jejaringnya, terdapat beberapa pendekatan kelembagaan yang dapat dilakukan Kesbangpol.
1. Membangun komunikasi dan dialog kelembagaan. Kesbangpol dapat menjalin komunikasi dengan Tedi dan eLSA untuk memperoleh masukan mengenai perkembangan persoalan kerukunan dan kebebasan beragama di Jawa Tengah.
2. Memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan kebijakan. Laporan pemantauan eLSA dapat menjadi salah satu sumber informasi pembanding dalam penyusunan kebijakan pencegahan konflik, pembinaan kerukunan, dan deteksi dini potensi intoleransi. Temuan tersebut tetap perlu diverifikasi bersama instansi terkait.
3. Mengembangkan kolaborasi dengan FKUB. Pengalaman advokasi dan pemahaman mengenai penyelesaian persoalan rumah ibadah dapat menjadi bahan penguatan kapasitas FKUB kabupaten/kota, terutama dalam mediasi dan komunikasi sosial.
4. Melibatkan perguruan tinggi. Tedi dapat menjadi narasumber atau mitra akademik dalam pengembangan materi pendidikan kebangsaan, moderasi beragama, toleransi, dan pencegahan konflik sosial.
5. Membangun forum komunikasi masyarakat sipil. Kesbangpol dapat memfasilitasi dialog yang mempertemukan eLSA, organisasi keagamaan, komunitas penghayat kepercayaan, organisasi lintas iman, akademisi, dan perangkat daerah.
6. Memperkuat mekanisme respons terhadap persoalan di tingkat lokal. Pengalaman advokasi kasus rumah ibadah dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pentingnya kepastian prosedur, koordinasi antarinstansi, dan penyelesaian pengaduan secara transparan.
Pendekatan tersebut perlu tetap menjaga independensi organisasi masyarakat sipil dan prinsip netralitas pemerintah. Kritik terhadap kebijakan pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari ruang demokrasi, sementara pemerintah perlu menyediakan ruang dialog dan mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Kesimpulan profiling
Tedi Kholiludin merupakan akademisi dan pegiat masyarakat sipil yang memiliki perhatian kuat pada sosiologi agama, kebebasan beragama dan berkeyakinan, toleransi, perlindungan kelompok minoritas, serta keadilan sosial. Latar belakang pendidikan di bidang syariah dan sosiologi agama, pengalaman mengajar di Universitas Wahid Hasyim, serta keterlibatan dalam organisasi NU dan YPK eLSA membentuk karakter kepemimpinannya sebagai intelektual publik yang menggabungkan penelitian, pendidikan, dan advokasi.
Melalui eLSA, ia memiliki pengalaman dalam pemantauan kasus intoleransi, pendampingan komunitas, advokasi persoalan rumah ibadah, serta penguatan jejaring masyarakat sipil. Ia juga aktif menyampaikan pandangan di ruang publik, termasuk mengenai penundaan perizinan rumah ibadah dan pentingnya pendidikan sebagai infrastruktur perdamaian.
Dalam perspektif pemetaan Kesbangpol Jawa Tengah, Tedi dapat dikategorikan sebagai tokoh akademisi dan masyarakat sipil dengan pengaruh pada isu sosial-keagamaan, kebebasan sipil, dan kerukunan umat beragama. Sumber pengaruh utamanya terletak pada kapasitas intelektual, kredibilitas penelitian, posisi kelembagaan, serta jejaring lintas komunitas dan organisasi.
Potensi perannya bagi pemerintah daerah cukup besar, terutama sebagai mitra dialog, sumber masukan kebijakan, dan penghubung komunikasi dengan kelompok masyarakat sipil. Pada saat yang sama, pandangan kritisnya perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.