Pusat Knowledge Center, Regulasi & Panduan Ormas
Akses regulasi terbaru, unduh template dokumen legalitas resmi, pelajari modul tata kelola, dan saksikan video tutorial layanan.
Regulasi Terbaru & Dasar Hukum Ormas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Mengatur pendirian, pendaftaran, hak dan kewajiban, serta pengawasan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Mengatur keuangan negara, meliputi pengelolaan APBN, pertanggungjawaban keuangan, dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
Menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang, yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mencakup pendirian, pengelolaan, dan pembubaran yayasan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Mengatur pelindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 yang disimpan sebagai bagian dari referensi regulasi pendukung. (Silakan sesuaikan deskripsi dengan isi dokumen.)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 yang disimpan sebagai bagian dari referensi regulasi pendukung. (Silakan sesuaikan deskripsi dengan isi dokumen.)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1954
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1954 yang disimpan sebagai referensi regulasi lama. (Silakan sesuaikan deskripsi dengan isi dokumen.)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum
Mengatur kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan ormas serta badan/lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Pedoman pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, termasuk tata cara pendaftaran ormas di pemerintah daerah.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan
Mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum perkumpulan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform terintegrasi untuk pengelolaan pemerintahan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Mengatur mekanisme pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, termasuk evaluasi dan penindakan.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang menjadi acuan sebelum diterbitkannya Pergub Nomor 30 Tahun 2021.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pedoman pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, termasuk mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan pelaksanaan dari Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 yang menjabarkan teknis pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan daerah yang mengatur pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah, mencakup pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan ormas.